JAYAPURA, Papuaterkini.com – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, meresmikan unit hemodialisa atau layanan cuci darah di RSUD Abepura, Senin (16/3/2026). Peresmian fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Papua.
Dalam sambutannya, Fakhiri menegaskan bahwa keberadaan layanan hemodialisa sangat penting untuk membantu pasien yang mengalami gagal ginjal. Namun demikian, ia mengingatkan agar rumah sakit tidak hanya fokus pada layanan pengobatan, tetapi juga memperhatikan upaya pencegahan penyakit ginjal di masyarakat.
“Bukan hanya tempat cuci darahnya yang penting, tetapi cari akar persoalannya kenapa kita sampai harus cuci darah,” kata Fakhiri di Kota Jayapura.
Menurutnya, hemodialisa merupakan langkah terakhir bagi pasien yang telah mengalami gagal ginjal stadium lanjut. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui edukasi kesehatan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan.
“Saya tahu ini jalan terakhir karena sudah tidak bisa lagi baru kita menggunakan cuci darah. Tetapi cari persoalannya dan banyak disosialisasi supaya kami-kami ini tidak cuci darah,” ujarnya.
Fakhiri menjelaskan bahwa penyakit ginjal kronis saat ini menjadi salah satu persoalan kesehatan yang terus meningkat di berbagai daerah, termasuk di Papua. Karena itu, fasilitas dialisis yang memadai menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.
Ia berharap keberadaan unit hemodialisa di RSUD Abepura dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi pasien gagal ginjal, baik untuk layanan rawat jalan maupun rawat inap.
“Kehadiran unit ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi pasien gagal ginjal sehingga masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan cuci darah,” katanya.
Selain itu, Fakhiri juga meminta rumah sakit di Kota Jayapura untuk saling bekerja sama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar tidak terjadi penumpukan pasien di satu rumah sakit saja.
“Kalau memang rumah sakit punya kapasitas penuh, jangan semua antri di sana. Bagi saja, supaya semua rumah sakit bisa hidup dan pelayanan bisa cepat,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fakhiri menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah. Hal itu sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua untuk mewujudkan transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
“Papua yang modern dan maju harus didukung oleh masyarakat yang sehat. Kalau kesehatan lemah, maka pembangunan hanya akan menjadi omong kosong,” tegasnya.
Ia juga berharap unit hemodialisa RSUD Abepura tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan medis, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pusat edukasi bagi masyarakat mengenai pencegahan penyakit ginjal kronis.
Sementara itu, Direktur RSUD Abepura, Daisy C. Urbinas, dalam laporannya menjelaskan bahwa pembukaan layanan hemodialisa tersebut melalui proses panjang sejak tahun 2022.
Menurut Daisy, berbagai tahapan perizinan dan verifikasi telah dilakukan sesuai regulasi pemerintah sebelum layanan tersebut dapat dioperasikan pada tahun 2026.
“Proses tahapan sampai pada hari ini dapat diresmikannya unit pelayanan hemodialisa cuci darah BLUD RSUD Abepura dimulai dari tahun 2022, jadi proses yang cukup panjang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses tersebut meliputi pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU), serta verifikasi dan visitasi dari Persatuan Dokter Nefrologi Indonesia.
“Beberapa tahapan pengajuan diajukan kepada PB UMKU dan juga telah dilakukan verifikasi serta visitasi oleh PERNEFRI. Pada Oktober 2025 persyaratan ini diterbitkan,” katanya.
Selanjutnya, pada 28 Januari 2026 proses administrasi kembali dilanjutkan hingga akhirnya rekomendasi resmi dari PERNEFRI Makassar diterbitkan pada Februari 2026.
“Rekomendasi dari PERNEFRI pada Februari 2026 itulah yang membuat hari ini kita sama-sama bisa menyaksikan bahwa pelayanan unit hemodialisa di Rumah Sakit Abepura sudah bisa dimulai,” ujarnya. (bat)
