JAYAPURA, Papuaterkini.com — Rencana pengembangan RS Mathen Indey di Kota Jayapura mendapat penolakan dari warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Penolakan ini disampaikan melalui aksi damai dengan membentangkan spanduk sebagai bentuk keberatan terhadap rencana relokasi.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, turun langsung menemui warga guna mendengar aspirasi mereka. Dalam pertemuan itu, ia menjelaskan bahwa pengembangan RS Mathen Indey merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Papua.
Menurut Fakhiri, pengembangan rumah sakit tersebut diharapkan memberikan manfaat jangka panjang, mulai dari peningkatan akses layanan medis, penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, hingga penguatan kapasitas tenaga kesehatan.
“Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik ke depan,” ujar Fakhiri di Jayapura, Senin (27/4/2026).
Meski demikian, ia mengakui adanya kekhawatiran dari warga terdampak yang telah lama tinggal di lokasi tersebut. Pemerintah, kata dia, berkomitmen tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
Ia memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema relokasi, termasuk penyediaan rumah layak huni serta lahan dengan status kepemilikan yang jelas dan bersertifikat.
“Warga akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, lengkap dengan kepastian hukum atas tanah yang diberikan,” katanya.
Fakhiri juga menegaskan bahwa rencana pengembangan RS Mathen Indey masih dalam tahap koordinasi dan pembahasan. Pemerintah membuka ruang dialog untuk menyerap berbagai aspirasi sebelum keputusan final diambil.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menggelar dialog lanjutan dengan warga pada Jumat (1/5/2026) guna membahas secara rinci berbagai masukan dan keberatan yang disampaikan.
“Dialog lanjutan ini diharapkan menjadi titik temu antara kebutuhan pembangunan fasilitas kesehatan dan perlindungan hak masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu warga, Alberta Korwa, menyampaikan apresiasi atas kesediaan gubernur berdialog langsung. Namun, ia menegaskan warga tetap menolak relokasi karena telah bermukim di lokasi tersebut selama puluhan tahun.
“Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah, tetapi kami keberatan jika harus dipindahkan dari tempat yang sudah lama kami tempati,” ujarnya.
Warga berharap dialog lanjutan dapat menghasilkan solusi yang mengakomodasi kepentingan mereka tanpa harus kehilangan tempat tinggal yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama ini. (bat)
