TIMIKA, Papuaterkini.com – Ratusan massa dari Asosiasi Pencari Kerja Lokal Cartenz Mimika (APELCAMI) Papua menggelar aksi damai di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (26/5/2026).
Dalam aksi tersebut, APELCAMI menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penyerapan tenaga kerja lokal dan meminta pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar lebih memperhatikan pencari kerja (pencaker) yang belum pernah mengikuti program pelatihan berbasis Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Koordinator Humas dan Media APELCAMI, Yan Akobiarek, mengatakan pihaknya telah menyerahkan sekitar 384 berkas pencari kerja yang diharapkan dapat diakomodasi dalam program pelatihan kerja yang akan dilaksanakan pemerintah.
“Kami berharap berkas yang telah kami serahkan ini bisa diserap untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan. Program ini sangat penting, terutama bagi pencari kerja baru yang ingin masuk ke dunia kerja,” ujar Yan.
Menurutnya, sertifikasi kompetensi saat ini menjadi salah satu syarat dasar bagi masyarakat yang ingin melamar pekerjaan, terutama pada perusahaan kontraktor yang beroperasi di Mimika.
Namun, ia menilai masih terdapat hambatan besar bagi pencaker lokal karena biaya pengurusan sertifikasi dinilai cukup tinggi.
Yan menyebut biaya pelatihan dan sertifikasi di sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Mimika bisa mencapai jutaan rupiah. Belum termasuk persyaratan tambahan seperti Surat Izin Operator (SIO), SIM B2 Umum, surat vaksinasi, hingga pengalaman kerja.
“Persyaratan ini sering menjadi hambatan bagi pencaker lokal. Bukan karena mereka malas bekerja, tetapi karena biaya dan syarat administrasi yang cukup berat,” katanya.
APELCAMI juga meminta adanya transparansi dalam pelaksanaan program pelatihan agar lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang belum memiliki sertifikat kompetensi.
Dalam aksi tersebut, massa sempat berharap dapat bertemu langsung dengan Bupati Mimika untuk menyampaikan aspirasi, namun pertemuan itu tidak terlaksana karena Bupati tidak berada di tempat.
Meski demikian, APELCAMI menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja yang telah menerima aspirasi mereka.
“Kami bukan melawan pemerintah. Ini langkah baik yang kami lakukan karena kalau kami diam, kami akan tetap menjadi penonton di atas negeri sendiri,” kata Yan.
Selain bertemu dengan pihak pemerintah daerah, APELCAMI juga mengaku telah menyampaikan aspirasi kepada Anggota Komisi B DPRK Mimika, Jan Peterson Laly.
Menurut Yan, pihak DPRK telah merespons aspirasi tersebut dan berencana menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan melibatkan perusahaan kontraktor di bawah PT Freeport Indonesia beserta manajemen perusahaan.
APELCAMI berharap RDP tersebut dapat menghasilkan solusi konkret terkait penyerapan tenaga kerja lokal ke depan.
Mereka juga meminta agar proses perekrutan tenaga kerja lebih mengutamakan masyarakat lokal, termasuk tujuh suku di Mimika, Orang Asli Papua (OAP), serta masyarakat ber-KTP Mimika yang telah lama menetap di wilayah tersebut.
Yan menilai meningkatnya angka pengangguran di Mimika perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan dampak sosial di masyarakat.
“Jika tidak disikapi dengan baik, angka pengangguran dapat memicu berbagai persoalan sosial seperti kriminalitas,” pungkasnya. (bat)
