JAYAPURA, Papuaterkini.com – Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua melalui Subdirektorat II Ekonomi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Perkembangan Ekonomi Papua Tahun 2026 dan Dampaknya terhadap Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pakar ekonomi, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), akademisi, mahasiswa hingga insan pers untuk membahas perkembangan ekonomi Papua serta pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kasubdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Papua, AKBP Beddu Rahman, mengatakan FGD tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu ekonomi sekaligus menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan pemetaan kondisi ekonomi di Papua.
Menurutnya, sektor ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan situasi keamanan daerah.
“FGD ini menghadirkan narasumber yang merupakan pakar ekonomi agar para peserta dapat memahami berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Sebab, ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas keamanan. Jika situasi keamanan tidak terjamin, investor akan sulit masuk dan pertumbuhan ekonomi dapat terhambat,” ujar Beddu Rahman.
Ia menjelaskan, keterlibatan pelaku UMKM, wartawan, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi aparat keamanan maupun pemerintah daerah dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Papua.
“Masukan-masukan yang diperoleh akan menjadi acuan dalam melakukan pemetaan dan langkah-langkah strategis yang berkaitan dengan perekonomian. Harapannya, situasi yang kondusif di Papua, khususnya Kota Jayapura, dapat terus terjaga sehingga aktivitas ekonomi berjalan dengan baik dan gangguan keamanan dapat diminimalisir,” katanya.
Polisi Didorong Berperan dalam Pemberdayaan Ekonomi
Sementara itu, narasumber kegiatan, Prof. Dr. Julius Ary Mollet, menilai peran kepolisian saat ini tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.
Menurut Julius, salah satu tantangan utama pembangunan di Papua hingga saat ini masih berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Polisi tidak hanya mengurus keamanan, tetapi juga dapat berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Program-program pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian,” ujarnya.
Julius mencontohkan keterlibatan Polda Papua dalam mendukung pengembangan sektor pertanian melalui program budidaya jagung yang telah berjalan di sejumlah wilayah. Namun, menurutnya, program tersebut perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak masyarakat agar manfaat ekonominya semakin dirasakan.
Ia juga melihat peluang besar dari berbagai program strategis nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar.
Menurutnya, masyarakat Papua dapat menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut apabila mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan dukungan yang memadai.
“Program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis membutuhkan banyak bahan pangan. Ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka apabila didukung dengan pelatihan serta pemberdayaan yang berkelanjutan,” katanya.
Perlunya Kolaborasi Semua Pihak
Lebih lanjut, Julius menegaskan bahwa pengembangan ekonomi Papua tidak dapat dilakukan oleh satu institusi semata. Diperlukan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menciptakan program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan.
“Polda tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan agar program-program pemberdayaan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.
FGD yang digelar Ditintelkam Polda Papua tersebut diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan dan rekomendasi strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. (bat)
