JAKARTA, Papuaterkini.com – BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN dinilai berhasil memperluas akses layanan kesehatan, memperkuat tata kelola, serta menjaga keberlanjutan pembiayaan program.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Pujo.
Menurutnya, akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa beban biaya besar memungkinkan masyarakat tetap sehat, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau setara sekitar 1,9 juta layanan setiap hari.
“Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses melalui berbagai kanal pelayanan,” kata Pujo.
BPJS Kesehatan juga terus mempercepat transformasi digital melalui layanan Mobile JKN, PANDAWA, dan Care Center 165. Layanan tersebut didukung oleh jaringan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang menjadi mitra BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
Di sektor pembiayaan, aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp30,04 triliun, dengan hasil investasi sebesar Rp3,94 triliun.
Selain itu, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) atas laporan keuangannya serta meraih nilai tinggi dalam penilaian tata kelola organisasi.
Berdasarkan kajian LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Program JKN turut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Program ini diperkirakan berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, menyelamatkan 8,1 juta penduduk dari kemiskinan, serta melindungi sekitar 16 juta masyarakat dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional,” tambah Pujo.
Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen di antaranya dialokasikan untuk pembiayaan penyakit katastropik.
Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengendalikan biaya guna menjaga keberlanjutan Program JKN.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat kolaborasi agar Program JKN tetap berkelanjutan,” tegas Pujo.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa penyelenggaraan Program JKN akan terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas.
Menurutnya, tantangan ke depan masih cukup besar, terutama dalam menjaga keberlanjutan finansial program, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan kemajuan dalam peningkatan mutu layanan, perluasan akses masyarakat, serta penguatan tata kelola organisasi yang perlu terus dipertahankan melalui kolaborasi semua pihak.
Senada dengan itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai ketahanan pembiayaan Program JKN menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem kesehatan nasional yang berkelanjutan.
“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat agar Program JKN tetap berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya. (un)
