JAYAPURA, Papuaterkini.com – Dialog antara Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Yanni, dengan Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura, Jumat (3/7/2026), berlangsung dinamis.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas penguatan peran perempuan dalam revisi regulasi MRP, tetapi juga berkembang menjadi forum penyampaian berbagai aspirasi strategis terkait pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua.
Yanni mengatakan, dialog tersebut menunjukkan besarnya harapan anggota MRP agar berbagai aspirasi masyarakat Papua dapat diteruskan kepada pemerintah pusat. Sejumlah isu yang mengemuka di antaranya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, kasus penembakan pilot asal Amerika Serikat, hingga dampak sosial yang ditimbulkan akibat konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.
“Mereka menaruh harapan agar aspirasi yang disampaikan dapat diteruskan kepada pemerintah, termasuk kepada Presiden. Salah satu harapan yang mengemuka adalah agar kewenangan MRP dapat diperkuat,” ujar Yanni.
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua itu menjelaskan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 masih berlangsung. Karena itu, seluruh usulan yang telah dihimpun perlu terus dikawal agar tetap terakomodasi hingga regulasi tersebut ditetapkan.
“Kalau masih ada hal-hal yang ingin diusulkan terkait Otonomi Khusus, sekarang masih ada waktu. Informasi yang kami terima, pembahasan revisi ini diperkirakan rampung dan disahkan sekitar Desember,” katanya.
Yanni juga membuka ruang komunikasi apabila terdapat aspirasi yang ingin disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Menurutnya, Fraksi Gerindra DPR Papua siap menjadi jembatan komunikasi bagi MRP untuk menyampaikan berbagai masukan kepada Gubernur Papua maupun pemerintah daerah.
Dalam dialog tersebut, Pokja Perempuan dan Pokja Agama MRP turut meminta dukungan agar berbagai aspirasi mereka mendapat perhatian ketika Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan masyarakat adat, mulai dibahas di DPR Papua.
Perempuan Jadi Pilar Pembangunan Papua
Selain membahas penguatan kelembagaan MRP, Yanni menegaskan bahwa pembangunan Papua harus menghadirkan perspektif perempuan sebagai bagian penting dalam pembangunan manusia.
“Perspektif perempuan tidak berarti pembangunan hanya berbicara tentang perempuan. Perspektif itu melihat pembangunan manusia secara utuh, mencakup kesehatan ibu dan anak, pendidikan, ketahanan keluarga, perlindungan perempuan, sampai penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Yanni, perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun peradaban Papua. Seorang ibu merupakan sekolah pertama bagi anak yang membentuk karakter, akhlak, disiplin, serta kepedulian sejak usia dini.
Ia menjelaskan peran tersebut bahkan dimulai sejak masa kehamilan melalui pemenuhan gizi yang baik, pemeriksaan kesehatan, pemberian ASI eksklusif, hingga pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan sebagai upaya mencegah stunting dan menyiapkan generasi Papua yang sehat serta berkualitas.
Yanni juga menilai perempuan Papua telah membuktikan kapasitasnya di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, legislatif, pendidikan, kesehatan, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
“Kita tidak lagi berbicara apakah perempuan Papua mampu. Mereka sudah membuktikannya. Personel Pokja Perempuan MRP ini adalah tokoh-tokoh hebat. Yang diperlukan sekarang adalah ruang untuk berkarya dan kesempatan memimpin,” katanya.
Di akhir dialog, Yanni berharap perspektif perempuan semakin mewarnai setiap kebijakan pembangunan di Papua. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong keterlibatan ayah dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.
“Ketika perempuan Papua diberi ruang untuk tumbuh, memimpin, dan mengambil keputusan, saat itulah kita sedang membangun masa depan Papua,” tutup Yanni. (bat)
