JAYAPURA, Papuaterkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menargetkan pembahasan hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 rampung pada 29 September 2026.
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan target tersebut telah dituangkan dalam jadwal pembahasan yang ditetapkan melalui hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua pada 22 September 2026.
“Mulai hari ini dan besok kami panggil mitra untuk kami lanjut ke paripurna. Kami targetkan tanggal 29 September sudah selesai dan disahkan. Ketentuannya tidak boleh lebih dari 30 September,” kata Denny Bonai kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (22/9/2026).
DPR Papua menerima materi Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (RKUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (22/9/2026).
Setelah materi diterima, DPR Papua menggelar rapat Bamus untuk menyusun tahapan pembahasan. Berdasarkan jadwal tersebut, rapat komisi bersama mitra kerja berlangsung pada 22 hingga 23 September 2026 untuk membahas RKUA dan RPPAS Perubahan APBD 2026.
Selanjutnya, pada 23 September malam, Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua dijadwalkan berkonsultasi dengan pimpinan komisi untuk memperoleh masukan terkait program dan kegiatan yang tercantum dalam RKUA dan RPPAS Perubahan APBD 2026.
Tahapan dilanjutkan pada 24 September melalui rapat Banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Pada hari yang sama, DPR Papua juga menjadwalkan rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama terhadap RKUA dan RPPAS Perubahan APBD 2026.
Denny menjelaskan, pembahasan APBD Perubahan akan difokuskan pada evaluasi penyerapan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), terutama OPD yang tingkat penyerapannya masih rendah.
Menurutnya, DPR Papua perlu mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran sebelum menentukan kebijakan dalam APBD Perubahan.
“Kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas. Kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang. Kalau kurang, itu dievaluasi, karena anggaran induk saja penyerapannya masih kurang,” ujarnya.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui rapat komisi bersama mitra kerja masing-masing. Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan Banggar DPR Papua.
“Setelah komisi memanggil mitra, baru kita tahu kendalanya kenapa. Dari situ komisi melaporkan kepada pimpinan Banggar, sehingga kita bisa mengetahui kondisi sebenarnya,” jelas Denny.
Rangkaian Pembahasan hingga 29 September
Setelah persetujuan bersama RKUA dan RPPAS pada 24 September, DPR Papua dijadwalkan menerima materi Raperdasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada 25 September.
Pada hari yang sama, komisi-komisi DPR Papua dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama mitra kerja untuk membahas Raperdasi Perubahan APBD 2026. Rangkaian pembahasan kemudian berlanjut pada Senin, 28 September. Agenda diawali dengan pembukaan rapat paripurna penetapan Raperdasi tentang Perubahan APBD 2026, dilanjutkan penyampaian pandangan umum fraksi dan kelompok khusus serta jawaban kepala daerah.
Pada malam harinya, Banggar DPR Papua dijadwalkan melakukan pembahasan bersama TAPD.
Puncak rangkaian pembahasan dijadwalkan pada Selasa, 29 September 2026. Agenda dimulai dengan rapat Banggar untuk penyusunan laporan terhadap materi Raperdasi Perubahan APBD 2026.
Selanjutnya, DPR Papua menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Banggar, penyampaian pendapat akhir fraksi dan kelompok khusus, permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat, hingga rapat paripurna pengumuman pimpinan DPR Papua pengangkatan.
Rangkaian tersebut ditutup dengan rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 hingga 21.00 WIT. Agenda penutupan mencakup penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penandatanganan persetujuan bersama atas materi Raperdasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Denny mengatakan DPR Papua akan berupaya menjalankan seluruh tahapan sesuai jadwal sehingga pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat diselesaikan pada 29 September.
Selain APBD Perubahan 2026, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 yang akan berjalan secara paralel. (bat)
