JAYAPURA, Papuaterkini.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua menyampaikan laporan resmi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR Papua, Kamis, 11 Desember 2025.
Laporan yang dibacakan Pelapor Banggar DPR Papua, Johanes Markus Wakum, menegaskan apresiasi sekaligus keprihatinan atas postur APBD 2026 yang mengalami penurunan signifikan, terutama dari sisi pendapatan transfer pemerintah pusat.
Dalam sambutannya, Johanes mengawali laporan dengan ungkapan puji syukur serta menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H dan Wakil Gubernur Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. atas amanah memimpin Papua lima tahun ke depan.
Pendapatan Daerah Turun 15,60 Persen
Banggar mencatat, Pendapatan Daerah Papua pada 2026 direncanakan sebesar Rp 2,03 triliun, turun 15,60 persen dari APBD 2025 sebesar Rp 2,40 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer yang turun hingga 20,28 persen, imbas kebijakan efisiensi anggaran nasional sebesar 30 persen.
Komponen pendapatan daerah 2026 antara lain:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 5,01 persen menjadi Rp 563,46 miliar.
- Pendapatan Transfer turun dari Rp 1,84 triliun menjadi Rp 1,46 triliun.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah turun drastis 93,16 persen menjadi Rp 2,16 miliar.
Banggar menilai penurunan ini berdampak langsung pada kemampuan belanja dan kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Belanja Daerah 2026 Turun 22,55 Persen
Belanja daerah tahun 2026 direncanakan Rp 2,27 triliun, turun 22,55 persen dari APBD 2025 sebesar Rp 2,93 triliun.
Rincian belanja:
- Belanja Operasi: Rp 2,04 triliun
- Belanja Pegawai naik 4,01 persen
- Belanja Barang dan Jasa turun 27,44 persen
- Belanja Hibah turun 84,59 persen
- Belanja Bantuan Sosial naik 27,80 persen
- Belanja Modal turun tajam 75,08 persen menjadi Rp 81,43 miliar
- Belanja Tidak Terduga naik 566,67 persen menjadi Rp 10 miliar
- Belanja Transfer Rp 138,67 miliar
Banggar menekankan pentingnya menjaga belanja yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP), khususnya sektor pendidikan dan kesehatan.
Visi 2026: Percepatan Struktur Ekonomi yang Inklusif
Banggar mengapresiasi visi pembangunan “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis” yang dijabarkan dalam tema pembangunan Papua 2026:
Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah
Prioritas pembangunan Papua tahun 2026 meliputi: Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM, Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Peningkatan keamanan dan ketertiban, Akselerasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas dan Peningkatan tata kelola dan pelayanan publik.
Defisit Rp 249 Miliar Ditutup dengan SILPA
Dengan pendapatan Rp 2,03 triliun dan belanja Rp 2,27 triliun, APBD 2026 mengalami defisit Rp 249,17 miliar. Defisit ini akan ditutup melalui SILPA tahun sebelumnya, dengan pengeluaran pembiayaan berupa tambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp 10 miliar.
Banggar Desak Optimalisasi PAD dan Pengelolaan Aset
Banggar mendukung langkah Gubernur mengevaluasi OPD penghasil pendapatan serta mendorong intensifikasi pajak dan retribusi.
Banggar juga meminta: Penertiban aset daerah yang terbengkalai atau dikuasai pihak ketiga, Penyelesaian pengelolaan aset PON yang masih menumpuk, Penguatan BUMD agar berkontribusi signifikan, Peningkatan integritas OPD dalam pemungutan dan penyetoran PAD, Perhatian khusus pada pendidikan anak Papua dan pelayanan kesehatan OAP.
Banggar DPR Papua menegaskan bahwa efektivitas tata kelola APBD menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Papua lima tahun ke depan.(bat)
