JAYAWIJAYA, Papuaterkini.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Papua Pegunungan resmi menindaklanjuti sejumlah surat keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dengan menggelar sosialisasi struktur kepengurusan, pembentukan panitia pengukuhan, serta orientasi politik di Hotel Balimnaya, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (21/2/2026).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan DPP PKB Nomor 8142/DPP/01/II/2026 dan Nomor 8140/DPP/01/II/2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembentukan kepengurusan DPC PKB masa bakti 2026–2031, serta Surat Mandat Nomor 8176/DPP/01/II/2026 tertanggal 12 Februari 2026.
Ketua DPW PKB Papua Pegunungan, Asis Lani, ST, mengatakan agenda utama pertemuan mencakup tiga hal penting, yakni sosialisasi struktur SK DPW PKB, pembentukan panitia pengukuhan pengurus, serta penyampaian petunjuk pelaksanaan pembentukan kepengurusan DPC PKB masa bakti 2026–2031.
“DPW secara resmi menyerahkan surat keputusan kepada tim seleksi kepengurusan DPC PKB masa bakti 2026–2031 yang diketuai Stepanus Siep, SH, bersama lima anggota lainnya,” ujar Asis.
Selain membentuk tim seleksi, DPW juga menetapkan panitia pelantikan dengan menunjuk Andokia Wenda sebagai ketua dan Niko Hilapok sebagai sekretaris.
Asis menegaskan, seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC) di delapan kabupaten se-Papua Pegunungan diwajibkan segera kembali ke daerah masing-masing guna melakukan sosialisasi dan pembentukan kepengurusan di tingkat DPAC, DPRt, hingga ranting.
“Setelah rampung, pelantikan akan dilakukan di kabupaten masing-masing, tidak dipusatkan di Wamena. Kami pengurus DPW akan turun langsung melantik di delapan kabupaten agar kehadiran PKB terasa di mana-mana,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, DPW PKB Papua Pegunungan juga menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh keputusan DPP serta program pemerintah pusat.
“Kami mendukung apa pun keputusan DPP, karena PKB adalah solusi bangsa. Kami juga siap mendukung program Presiden Republik Indonesia untuk dua periode,” katanya.
Terkait wacana kebijakan pemilihan kepala daerah melalui DPR, pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap opsi tersebut. Menurutnya, mekanisme pemilihan lewat DPR dinilai lebih efisien dari sisi pembiayaan dan berpotensi meminimalisir konflik.
“Keputusan itu sangat tepat. Dengan pemilihan lewat DPR, biaya lebih kecil dan tidak menimbulkan korban seperti yang sering terjadi di Papua Pegunungan. Kami mendukung 100 persen,” ungkapnya.
DPW PKB Papua Pegunungan juga menjadwalkan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) pada 31 Maret 2026 mendatang. Agenda tersebut direncanakan sekaligus menjadi momentum pelantikan jajaran pengurus inti yang telah ditetapkan oleh DPP. (bat)
