JAYAPURA, Papuaterkini.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua bersama pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kota Jayapura, Rabu (5/3/2026).
Pertemuan ini bertujuan memperkuat komitmen pengendalian inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran di Papua.
Berdasarkan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2026, seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Papua secara bulanan mengalami inflasi, kecuali Provinsi Papua Tengah yang mengalami deflasi sebesar -0,03 persen (month to month).
Kondisi tersebut dipicu oleh menipisnya stok pangan lokal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta faktor ketidakpastian cuaca yang memengaruhi pasokan.
Secara tahunan, inflasi Februari 2026 juga menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh low-base effect dari kebijakan diskon tarif listrik yang tidak lagi diberlakukan pada tahun 2026. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global turut mendorong kenaikan harga emas perhiasan.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring meningkatnya permintaan masyarakat di tengah keterbatasan pasokan pangan lokal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di wilayah Papua, termasuk di daerah otonom baru (DOB), dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, forum HLM menjadi wadah strategis untuk membahas perkembangan ekonomi daerah, dinamika inflasi, serta percepatan implementasi sistem pembayaran digital di Papua.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam memperkuat digitalisasi transaksi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan komitmen pimpinan daerah, integrasi ekosistem digital, serta peningkatan volume transaksi non-tunai secara terukur.
“Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri menekankan pentingnya langkah strategis pengendalian inflasi daerah. Upaya tersebut antara lain menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok, memperkuat koordinasi TPID, serta meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di titik-titik strategis.
Selain itu, Gubernur juga mendorong penguatan komunikasi publik bersama media massa guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Dalam aspek digitalisasi, Fakhiri menegaskan pentingnya penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah yang didorong antara lain peningkatan sinergi penagihan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kolaborasi dengan Bank Papua dalam penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital, memperluas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta menerapkan sistem pemungutan pajak dan retribusi secara elektronik.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen hasil HLM TPID dan TP2DD oleh Gubernur Papua, Kepala Perwakilan BI Papua, Wali Kota Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, dan Wakil Bupati Keerom.
Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat guna menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital ekonomi di Papua. (bat)
