BIAK, Papuaterkini.com – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP) Papua, Yanni, mengusulkan pembentukan Program “Papua Aman dari Warisan Perang” sebagai langkah terpadu untuk mengatasi ancaman sisa-sisa amunisi Perang Dunia II yang masih tersebar di sejumlah wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
Usulan tersebut disampaikan Yanni saat meninjau lokasi ledakan bom di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Rabu (1/7/2026).
Dalam kunjungan itu, Yanni didampingi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Biak Numfor Alvin Maniagasi serta Ketua DPC Partai Gerindra Kota Jayapura yang juga Anggota DPR Papua Komisi II, Yohanes Wakum. Mereka menemui keluarga korban untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus menyerahkan bantuan.
Selain itu, rombongan juga melihat langsung kondisi permukiman yang terdampak ledakan serta menerima penjelasan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan mengenai proses penyisiran yang masih berlangsung di sekitar lokasi.
Menurut Yanni, peristiwa yang menewaskan sedikitnya enam warga tersebut menjadi pengingat bahwa peninggalan Perang Dunia II masih menyimpan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat.
“Perang Dunia II telah berakhir lebih dari delapan dekade lalu. Namun di Biak, sisa-sisa perang masih ditemukan di daratan, pesisir hingga kawasan permukiman. Kondisi ini memerlukan penanganan yang lebih sistematis agar tidak kembali menimbulkan korban,” ujar Yanni.
Ia menjelaskan, Biak merupakan salah satu lokasi pertempuran besar dalam Perang Pasifik pada tahun 1944 antara pasukan Sekutu dan Jepang. Ribuan granat, mortir, bom, serta berbagai jenis amunisi digunakan dalam pertempuran tersebut, dan sebagian di antaranya diduga masih tertinggal hingga kini.
Dorong Program Terpadu
Yanni menilai penanganan sisa amunisi perang harus menjadi bagian dari agenda pembangunan Papua melalui Program “Papua Aman dari Warisan Perang”.
Program tersebut, menurutnya, mencakup pemetaan kawasan bekas pertempuran berbasis arsip sejarah dan data geospasial, penyisiran serta pemusnahan unexploded ordnance (UXO) oleh satuan penjinak bom, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya amunisi perang, hingga penyusunan sistem pelaporan cepat apabila masyarakat menemukan benda yang diduga merupakan bahan peledak.
Ia menegaskan program tersebut perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai lembaga terkait agar penanganannya berjalan secara terkoordinasi.
“Setiap benda yang diduga merupakan amunisi perang tidak boleh dipindahkan ataupun dibongkar, apalagi dijadikan koleksi. Masyarakat cukup mengamankan lokasi dan segera melaporkannya kepada aparat yang memiliki kompetensi,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua itu.
Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas
Yanni juga meminta pemerintah memperluas pemetaan kawasan yang pernah menjadi lokasi pertempuran Perang Dunia II, khususnya di Biak dan wilayah sekitarnya, sehingga proses penyisiran dapat dilakukan secara bertahap dan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai wilayah yang masih berisiko.
Menurutnya, pembangunan Papua tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menjamin keselamatan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur terus berjalan. Keselamatan masyarakat juga harus mendapat perhatian yang sama. Itulah dimensi manusia dalam pembangunan,” katanya.
Selain itu, Yanni mengaku akan menyampaikan kepada instansi terkait agar penanganan terhadap para korban, termasuk kebutuhan pembangunan kembali rumah tinggal yang terdampak ledakan, dapat menjadi prioritas pemerintah.
Mengakhiri kunjungannya, Yanni berharap tragedi ledakan bom di Biak menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak dalam menangani peninggalan Perang Dunia II.
“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bersama. Langkah pencegahan akan jauh lebih berarti daripada menunggu korban berikutnya. Sejarah perlu dirawat sebagai pengetahuan, tetapi sisa-sisa perang yang masih mengancam keselamatan masyarakat harus dituntaskan,” pungkasnya. (bat)
