JAYAPURA, Papuaterkini.com – Sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan, respons dan penanganan pemerintah terhadap pandemi ini terus disorot publik. Mulai dari kebijakan pemerintah pusat hingga daerah.
Yang menjadi perhatian antara lain terkait status pembatasan sosial berskala besar yang juga dilaksanakan secara nasional, hal ini menyebabkan masyarakat menengah ke bawah harus menerima konsekuensi diataranya menurunnya pendapatan serta daya beli masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Wakil Gubernur Klemen Tinal, mengambil langkah guna menjawab kebutuhan pokok masyarakatnya. Bentuk kebijakan kongkrit yang langsung dikomandani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua, Yopi Murib.
Kebijakan ini meliputi pemberian bantuan berupa bahan kebutuhan pokok agar kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak lockdown yang berada di wilayah Kota/kab Jayapura, Keerom, Sarmi, dapat terpenuhi.
Menyikapi hal ini, Ketua DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Jayapura Franklyn Mebri mengangkat jempol bagi Pemerintah Provinsi Papua.
Menurut tokoh muda Kota Jayapura ini, hal yang telah bijak menjawab kebutuhan masyarakat terdampak di Kota Jayapura, bagi warga yang domisili sebelumnya di luar Kota Jayapura.
“Sampai saat ini banyak masyarakat kota Jayapura yang tidak terdata di kelurahan dan distrik untuk menerima bansos yang telah disalurkan. Pemerintah Kota dan DPRD harus serius menyikapi hal ini. Jangan hanya saat pemilu saja DPT-nya membludak, sementara saat pandemi Corona seperti ini justru penerima bantuan sosial banyak yang tak terdata” terang Mebri putra asli Yoka ini kepada Papuaterkini.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jayapura, Ir H Rustan Saru, MM mengakui masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan Covid-19. Apalagi, penduduk Kota Jayapura cukup banyak mencapai 422 ribu lebih. Hanya saja, bantuan bama itu diberikan per kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 baik usahanya ditutup, dirumahkan atau di PHK dan mereka yang tidak mampu.
“Bantuan yang kami salurkan, memang belum memenuhi sesuai harapan masyarakat kita, sehingga ketika disalurkan, masih banyak keluhan dibawah. Ada yang belum terima bama, tetangga terima tapi dia tidak terima, ada juga yang memang sama sekali tidak dapat,” ujarnya.
Untuk itu, kata Rustan Saru, Pemkot Jayapura sudah membuka ruang pengaduan, yakni pertama bagi masyarakat yang belum dapat bisa melapor ke RT/RW dengan menunjukkan KK dan KTP untuk didaftarkan. Jika belum mendapatkan juga, bisa melaporkan call center di Gugus Tugas Covid-19 Kota Jayapura.
“Sampai saat ini, data yang diterima di Call Center Gugus Tugas Covid-19 Kota Jayapura sudah mencapai 2.663. Namun, kita sudah distribusikan 1.200 lebih, masih ada sekitar 1.400 lebih yang belum kita distribusikan. Saya kira warga jangan khawatir dan takut, bahan bantuan tetap kami distribusikan kepada warga, termasuk bantuan kepada PAN. Kita tampung untuk kita berikan yang belum menerima bantuan,” jelasnya.
Hanya saja, Wawali Rustan Saru meminta warga harus jujur jika sudah menerima bantuan. “Ya, harus jujur. Kalau sudah terima ya bilang sudah. Kalau belum, ya bilang belum. Supaya apa? Semua dapat merasakan dampak Covid-19,” ujarnya.
Ditambahkan, sumber bantuan juga berbeda-beda, ada dari provinsi, dari instansi, partai, tokoh masyarakat dan elemen lainnya, sehingga tentunya bentuk dan jenis dan jumlahnya berbeda-beda.
“Jadi, lain sumber lain bantuannya. Jangan dipermasalahkan itu, tapi ini keikhlasan semata-mata dan itu diterima dengan baik dan semangat untuk melawan Covid-19. Jika kita bersatu melawan Covid-19 dengan bantuan yang ada, saya kira Tuhan akan menarik memutus wabah di Kota Jayapura ini,” imbuhnya. (bat)
(ab/bat)
