Soal Dana Covid-19, Pemkot Jayapura Persilahkan Audit

Wali Kota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano.
banner 120x600

Jayapura- papuaterkini.com- Penggunaan dana penanganan Covid-19 di sejumlah daerah kini sebagian menjadi sorotan banyak pihak. Potensi-potensi pelanggaran yang ada harus terus diawasi agar tidak menjadi mainan oknum-oknum yang merugikan negara.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan, Pemkot Jayapura siap diperiksa dan diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI soal penggunaan dana penanggulangan Covid-19 di kota Jayapura.

BTM, sapaan akrab Wali kota jayapura ini menjelaskan, dalam waktu dekat BPK RI akan memeriksa penggunaan dana Corona di tiga kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua.

“Tadi kami bersama ketua gugus tugas Covid-19 telah menerima tim pemeriksa keuangan secara virtual, dimana selama dua hari ini mereka lakukan pemeriksaan penggunaan dana penanganan Covid-19 di Kota Jayapura dengan tiga kabupaten lainnya,“ kata BTM, Senin (14/9/2020).

BTM menjelaskan, pemerintah Kota Jayapura melalui gurus tugas Covid-19 sampai saat ini telah menghabiskan dana sebesar Rp.18,9 miliar dari total dana Rp. 32,4 miliar yang disiapkan.

“Memang masih ada dana sisa sekitar Rp.13 miliar lebih. Saya minta kepada gugus tugas dan semua pokja agar dana ini bisa di gunakan sebaik mungkin untuk yang penting-penting saja, karena kita belum tau kapan Covid- ini berakhir,“ujarnya.

Dikatakan BTM, selama masa pandemic Covid-19 melanda Indonesia khusunya Kota Jayapura, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jayapura sangat minim, dan ini sangat berdampak terhadap semua aktifitas.

“Jadi saya minta pada gugus tugas Covid-19, dan semua pokja agar menyiapkan laporan pertanggung jawaban atau penggunaan dana tersebut mulai dari bulan Maret hingga September 2020, semuanya harus jelas, baik itu penggunaan dana bantuan fresh money maupun bantuan berupa barang,“lanjutnya.

BTM menuturkan, pihak BPK RI dalam pemeriksaan ini, bukan hanya di lakukan secara virtual, tetapi secara fisik juga dilakukan, sehingga semua pengunaan dana akan terungkap.

“Ya laporan harus lengkap dengan foto kegiatan apa saja, dan berapa banyak. Dan untuk apa saja itu, jadi kita sudah siap diperiksa oleh BPK RI,”ungkapnya.(amh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *