Legislator Tantang Bupati Jayapura Investigasi Dugaan Jual Beli Jabatan

Anggota DPR Kabupaten Jayapura, Sihar L Tobing, SH.
banner 120x600

SENTANI, Papuaterkini.com  – Anggota Komisi A DPR Kabupaten Jayapura, Sihar L. Tobing, SH, meminta Bupati Jayapura Mathius Awoitauw segera melakukan investigasi dan juga membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Jadi, menyangkut adanya dugaan jual beli jabatan ini, sebenarnya bukan isu baru ya, dan ini setiap pelantikan pasti ada isu-isu tersebut yang dalam pembuktiannya sangat sulit. Namun, dengan adanya pernyataan pak Bupati kemarin itu, bahwa dia akan melakukan pemeriksaan dan jika itu memang benar, sebagai anggota DPR, saya sangat mendukung sikap Bupati Jayapura melakukan pemeriksaan itu,” kata Sihar Tobing, kepada wartawan di Ruang Komisi A DPR Kabupaten Jayapura, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu, 11 Mei 2022.

Menurutnya, pembuktiannya atau untuk mencari buktinya itu akan sangat gampang sepanjang itu niat Bupati betul-betul ingin melakukan pemeriksaan, sehingga ia setuju agar dilakukan investigasi terkait dugaan jual beli jabatan itu.

“Saya sangat setuju hal itu dilakukan investigasi. Jangan sampai di setiap pelantikan pejabat itu namanya pak Bupati yang jelek, padahal belum tentu seperti itu,” katanya.

Dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Jayapura, lanjut Legislator Partai Golkar Kabupaten Jayapura ini, ingin mengetahui adanya jual beli jabatan melalui investigasi, di setiap pelantikan itu selalu ada orang yang sudah mendapatkan undangan untuk pelantikan (dilantik), bahkan orang itu ikut gladi.

“Kalau sudah ikut gladi, berarti tinggal hitungan jam saja untuk menuju pelantikan. Tapi, kok bisa dalam hitungan jam atau usai gladi itu, yang bersangkutan tidak dapat dilantik, ada apa ini? Kalau memang pak Bupati betul-betul niat mau melakukan pemeriksaan, maka pintu masuknya dari situ. Silahkan panggil pimpinan-pimpinan OPD, ada gak stafnya yang sudah diundang ikut gladi, tetapi tidak jadi dilantik,” bebernya.

“Dari situlah, dari pimpinan OPD mulai untuk diinvestigasi. Saya pikir di pelantikan sebelumnya dengan format 212 ini, kami juga sudah pernah paparkan dan kritisi itu di pandangan akhir fraksi kami. Yakni, ada beberapa pegawai yang sudah mendapat undangan dan sudah ikut gladi, namun saat pembacaan nama-nama yang akan dilantik itu hilang seketika. Sesuai usulan mereka, bagi saya jika sudah mendapat undangan itu kan ada tahapannya, kok bisa dalam tempo setengah atau satu jam itu, nama langsung hilang dan disuruh pulang,” sambungnya.

Dikatakan, tidak mungkin ada sebuah masalah atau kekurangan dari orang yang mau dilantik itu, temuan dalam tempo setengah atau satu jam.

“Saya yakin itu gak ada, kan sekarang ada informasinya begitu. Kemarin juga ada, bahkan di sekretariat DPRD ada terjadi seperti itu. Orang mau di lantik, juga sudah dapat undangan dan ikut gladi, tapi dalam tempo setengah atau satu jam itu, langsung dibisikin bahwa kamu jangan ikut pelantikan,” ungkapnya.

“Itukan kasihan, orang-orang inikan sama saja dipermalukan di hadapan publik. Nanti yang bersangkutan atau ASN yang terzolimi itu menganggap hal ini kerjaan dari Bupati, padahal belum tentu dari Bupati, sehingga nanti pengamatan orang luar bahwa Bupati-nya yang seenaknya mencoret. Karena Bupati sudah undang, tapi malah Bupati yang batalkan dalam tempo satu jam sebelum pelantikan. Padahal tidak seperti itu, makanya nanti nama Bupati-nya yang jelek,” imbuhnya.

Untuk itu, Sihar Tobing sangat mendukung upaya dari Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, untuk melakukan investigasi untuk memeriksa dugaan jual beli jabatan disetiap pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Jayapura.

Sebelumnya, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menegaskan, tidak ada jual beli jabatan di dalam kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro.

“Saya tegaskan jangan ada jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura,” tegas Bupati Mathius Awoitauw baru-baru ini.

Diakui, ada sejumlah informasi dalam 3 bulan terakhir ini yang ia dapat, sehingga ia menegaskan kembali agar hentikan hal itu dan tidak boleh lagi berlanjut.

“Data (laporan) yang ada ini akan kita usut, karena ini memalukan,” tandasnya.(irf)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *