SENTANI, Papuaterkini.com – Adanya rencana aksi demontrasi yang akan dilakukan pada 10 Mei 2022 besok oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) di sejumlah lokasi di Papua, termasuk Kota dan Kabupaten Jayapura, mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dari wilayah adat Tabi, Pdt. Alberth Yokhu, STh.
Alberth Yokhu yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura mengatakan, ketentraman dan kerukunan umat beragama di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura selama ini sudah sangat baik terjaga dan akan terus dipelihara.
Pdt Alberth Yokhu menilai, adanya rencana aksi demo 10 Mei 2022 ini, dikhawatirkan akan dapat mengusik ketenangan umat beragama di Kabupaten Jayapura dan wilayah Adat Tabi secara umum.
“Kami dari FKUB meminta kepada saudara-saudara yang mengedarkan seruan aksi untuk (mengajak) melakukan demontrasi agar berhenti merusak kerukunan yang sudah tercipta dengan baik di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura,” ujar Pdt. Alberth Yokhu.
Kepada seluruh pimpinan lembaga keagamaan, Alberth Yokhu meminta untuk bisa mengimbau kepada umatnya agar tidak terprovokasi dan ikut serta di dalam rencana aksi demo kali ini.
“Pemerintah sudah memutuskan untuk adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran provinsi di Papua dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II berlangsung, maka apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah harus diawasi, dipelihara dan ditegakkan pelaksanaannya oleh aparat negara, seperti TNI dan Polri,” kata mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua ini.
Menurutnya, belajar dari beberapa aksi demo yang pernah terjadi di Kota dan Kabupaten Jayapura, yang diawali dengan melakukan long march, berakhir dengan aksi anarkis, kericuhan dan pengrusakan fasilitas umum juga harta benda milik warga.
“Saya harap aparat keamanan dalam hal ini Polisi tidak memberi ijin untuk melakukan demo ini, tapi langsung melarang. Karena sudah banyak kerusakan yang terjadi dan menimbulkan ketakutan terhadap warga masyarakat. Namun, aksi yang anarkis juga sudah sering terjadi. Oleh karena itu, sebagai Ketua FKUB maupun Ketua Forum Masyarakat Tabi Bersatu, saya minta dengan hormat aksi demo ini tidak diadakan dan harus dilarang, serta tidak boleh dilakukan,” tegasnya.
Apalagi, kata Pdt Alberth Yokhu, keadaan atau situasi yang aman, tertib dan damai yang sudah dialami selama ini terus terjaga oleh semua.
Pria yang juga Ketua Forum Masyarakat Tabi Bersatu ini menilai, para pendemo ini berasal dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan ideologi NKRI, sehingga segala upaya akan mereka lakukan untuk menolak keputusan pemerintah pusat.
“Otsus Papua dan DOB itu kan program pemerintah. Jadi, jika orang dengan background lain mau mendemo program pemerintah itu kan aneh. Sementara pemerintah sebagai yang berhak menangani kedaaan penduduknya sudah menyepakati untuk adanya DOB. Jadi, tetap harus pemerintah tegas dan tidak terpengaruh oleh orang yang berseberangan ini melakukan demontrasi karena semua yang tidak berseberangan, semua yang menerima dengan utuh bahwa wilayah ini adalah NKRI mendukung program dan keputusan pemerintah,” tukasnya.
Sebelumnya masyarakat di wilayah adat Tabi, baik melalui forum kepala daerah, masyarakat adat tabi, tokoh agama, forum pemuda maupun pilar-pilar organisasi kemasyarakatan melalui sejumlah pertemuan dan diskusi, telah memutuskan menerima pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Daerah Otonomi Baru, sehingga tidak ada alasan demo penolakan tersebut dilaksanakan di wilayah adat Tabi. (irf)
