JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi II DPR Papua melakukan rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua menjelang Rapat Paripurna DPR Papua dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun anggaran 2021 di Hotel Horison Kotaraja, Jumat, 3 Juni 2022.
Rapat kerja ini, diikuti tiga OPD yakni Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua terkait LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2021.
“Sesuai materi LKPJ Gubernur Papua yang kami terima, daya serap anggaran memang ada yang sudah 100 persen, namun ada yang masih 71 persen. Karena fungsi kita adalah pengawasan, sehingga kami ingin mengetahui mana saja anggaran dan program itu. Itu menjadi dasar kami membuat rekomendasi dalam rapat paripurna nanti,” kata Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, MH usai acara.
Bahkan, Komisi II DPR Papua akan turun ke lapangan melihat langsung realisasi dari program atau kegiatan yang dilakukan tiga OPD, sehingga menjadi evaluasi dalam program melalui APBD Perubahan tahun 2022, agar masyarakat merasakan dampak dari program atau kegiatan itu.
“Kami akan turun lapangan dalam rangka mengawasi program dalam rangka mengawal kebijakan gubernur sesuai dengan sisa masa jabatan beliau agar semua baik-baik saja, tidak ada masalah. Karena itulah fungsi kami mengawal segala kebijakan dan kinerja pemerintah dalam hal ini visi misi bapak gubernur dari RPJMD 2019 – 2023, supaya semua mencapai target yang ditentukan,” jelasnya.
Soal dana aspirasi untuk program bantuan bibit ternak sapi dan babi pada tahun 2021, diakui Mega Nikijuluw, perlu ada penambahan anggaran pada tahun 2022 melalui APBD Perubahan.
Sebab, dari program itu, masyarakat memang merasakan dampaknya langsung terhadap bantuan bibit sapi dan babi itu.
“Itu harapan dari Dinas Pertanian dan Pangan agar ada penambahan angagran. Kami juga mau supaya Dinas – dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat yakni OPD rumpun ekonomi, dalam APBD Perubahan ini, ada panambahan anggaran,” ujarnya.
Pada APBD Perubahan 2021, Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua mendapatkan alokasi anggaran Rp 5 miliar untuk program bantuan bibit ternak. “Ya, kami berharap anggaran tahun 2022 ini bisa ditambah menjadi Rp 10 miliar – Rp 15 miliar, karena memang itu bukti nyata yang kami buat karena masyarakat merasakan dampaknya,” ungkapnya.
Bahkan, program bantuan bibit ternak itu, direspon baik oleh masyarakat terutama kelompok tani atau peternak dengan mengirimkan proposal yang masuk ke Komisi II DPR Papua.
Selain itu, masalah aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi Kota Jayapura, pihaknya akan berkolaborasi dengan Komisi III DPR Papua mengenai asset agar secepatnya bisa diselesaikan agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Papua.
“Karena aset PPI Hamadi milik Pemprov Papua dan sekarang diklaim oleh warga. Kami akan sampaikan juga ke Komisi III DPR Papua agar dapat melihat aset – aset milik Pemprov Papua,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, rapat kerja ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, MH didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Papua, Nikius Bugiangge, Sekretaris Komisi II DPR Papua, Danton Giban, SPd, MSi dan anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR, Siti Susanti, Jhon NR Gobai dan Petrus Pigai. (bat)
Respon (1)