SENTANI, Papuaterkini.com – Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan kunjungan kerja (Kunker) dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh perempuan dari 5 kabupaten/kota di Wilayah Adat Tabi di Obhe Igwa-igwa Ondikleu Haleufoiteuw Hele Wabouw, Kampung Sereh, Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat, 29 Juli 2022.
Kunjungan kerja Pokja Perempuan MRP itu, bertujuan untuk memperkuat kapasitas perempuan pada bidang politik jelang persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Kunker itu, dihadiri oleh seluruh perempuan Tabi yang kini sedang menduduki jabatan sebagai anggota MRP. Selain itu, juga dihadiri Ondofolo Kampung Sereh Yanto Eluay dan Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Miryam Soumilena.
Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Pokja Perempuan MRP, Orpa Nari, SKom mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya itu dalam rangka penguatan kapasitas perempuan di bidang politik menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga: GOW Kabupaten Jayapura Mitra Strategis Pemberdayaan Perempuan
Menurutnya, Pokja Perempuan MRP melakukan diskusi bersama perempuan Tabi dan menghasilkan beberapa rekomendasi antara lain, harus ada wadah atau organisasi sebagai tempat berhimpunnya para perempuan Tabi.
“Wadah yang akan kami bentuk tersebut dinamai Himpunan Perempuan Tabi (Himperta). Jadi, wadah Himperta ini akan menjadi organisasi induk, untuk mengakomodir seluruh perempuan di 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di wilayah adat Tabi. Yakni, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya,” kata Orpa Nari yang juga Sekretaris Pokja Perempuan MRP usai kegiatan.
Lebih lanjut, rekomendasi kedua adalah perempuan Tabi yang tergabung dalam wadah Himperta menyatakan siap mendukung penuh Tanah Tabi sebagai tuan rumah pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI pada Oktober 2022.
“Kami juga turut mengumpulkan seluruh potensi perempuan. Apa yang di lakukan pada hari ini, kami memberikan apresiasi yang setingginya kepada para senior dari tokoh – tokoh perempuan Tabi yang hebat dan kami memohon kepada seluruh masyarakat adat di wilayah Tabi untuk mendukung organisasi yang akan dibentuk,” ujarnya.
Rekomendasi lainnya, perempuan Tabi sepakat bekerja untuk perempuan itu sendiri, guna menduduki kursi legislatif maupun eksekutif di kabupaten/kota di atas tanah Tabi, dalam hal ini adalah lewat jalur partai politik dan DPRD Kabupaten/Kota, DPR Papua, DPR RI dan DPD RI.
Sementara itu, Ondofolo Kampung Sereh, Yanto K Eluay mengatakan, perempuan Tabi adalah bagian dari masyarakat hukum adat.
“Kami juga menyampaikan bahwa perempuan atau wanita-wanita yang terlibat dalam organisasi ini bagian daripada unsur-unsur masyarakat adat. Di mana, kegiatan hari ini tujuannya agar perempuan Papua, khususnya di Wilayah Adat Tabi dapat membangun kapasitas untuk juga mengisi jabatan-jabatan di legislatif maupun eksekutif pada Pileg dan Pilkada 2024 nanti,” tegas Yanto Eluay yang hadir sebagai pemateri dalam Kunker tersebut.
Yanto Eluay yang juga Ondoapi di Tanah Tabi ini menambahkan, pihaknya selaku pemimpin masyarakat adat Tabi memberikan apresiasi kepada Pokja Perempuan MRP yang dapat melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan seperti ini adalah bagian dari upaya perempuan untuk membangun jati dirinya.
“Perempuan dapat membangun solidaritas dan persatuan perempuan untuk bisa memutuskan kaumnya ada yang menjadi anggota legislatif. Bahwa, duduk di kursi legislatif atau eksekutif pada wilayah masing-masing saat perhelatan pesta politik di tahun 2024 nanti,” tukas pria yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura.
Sementara itu, salah satu peserta diskusi pada Kunker Pokja Perempuan MRP, Rode Rosmiasin menanggapi, pihaknya sebagai perempuan Papua khususnya di wilayah Adat Tabi berterima kasih kepada kelompok kerja perempuan Majelis Rakyat Papua (Pokja Perempuan MRP), karena bisa mengumpulkan tokoh-tokoh perempuan Tabi.
“Akan tetapi, juga mengingatkan kami bahwa di tahun 2024 itu ada pesta demokrasi di negara kita, untuk legislatif dan kepala daerah dan Pilpres. Lalu bagi kami, bahwa perempuan itu adalah pelaku pembangunan, sehingga perempuan juga punya hak untuk menjadi pelaku di berbagai bidang pembangunan salah satunya di bidang politik,” cetus Rode yang juga Ketua Ikatan Perempuan Keerom ini.
Untuk itu, lanjutnya, dari pengalaman lalu-lalu, bahwa khususnya perempuan di wilayah Tabi kurang mendapat posisi di kursi legislatif, bahkan yang lain-lain dalam arti penyelenggara Pemilu. “Untuk itu, kami merasa bahwa moment ini sangat penting bagi perempuan di wilayah Tabi. Kami perlu membuat satu lembaga atau organisasi yang bisa mewadahi semua perempuan yang ada di Tabi,” imbuhnya. (irf)
