JAYAPURA, Papuaterkini.com – Dalam rangka memperingati Hari Pribumi (Indegenius People) yang diperingati secara internasional setiap 9 Agustus, Dewan Adat Papua bersama Lembaga Penelitian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua menggelar Workshop Papuan Women and Cultural Existence ‘Peran Perempuan Papua dalam Melestarikan, Mempertahankan Eksistensi Budaya dan Kehidupan Masyarakat Asli Papua di Mess DPR Papua, Kota Jayapura, Jumat, 5 Agustus 2022.
Workshop itu, dibuka oleh Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua (DAP), Leonard Imbiri, dengan menghadirkan pemateri Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE, Sekretaris DPR Papua, DR Juliana J Waromi, SE, MSi, Dekan FISIP Uncen Marlina Flassy, SSos, MHum, PHd dan Direktris PT PPMA Naomi Marasian yang dipandu moderator Eirene Waromi.
Dalam sambutannya secara daring, Sekjen DAP Leonard Imbiri menyambut positif workshop dalam rangka memperingati Hari Pribumi denghan meghambil tema peran perempuan dalam melestarikan dan mempertahankan eksistensi budaya dan kehidupan masyarakat asli Papua itu.
Dikatakan, peringatan Hari Pribumi itu, diingatkan ada penindasan dan penjajahan di atas masyarakat adat. Sebagai bagian dari masyarakat adat, perempuan adalah kelompok yang paling rentan menghadapi berbagai persoalan.
“Perayaan Hari Pribumi memperingatkan dan mendorong kita untuk berjuang dalam rangka melindungi masyarakat adat, termasuk hak perempuan. Perlindungan itu, juga bagian dari bagian upaya untuk mengembalikan posisi dan peran perempuan yang telah lama dilupakan. Perlindungan itu, harus dimengerti untuk menempatykan kembali perempuan dalam posisi dan peran mereka sebagai pemberi hidup,” katanya.
Dalam konteks itu, imbuhLeonard Imbiri, peran perempuan dalam mempertahankan eksistensi budaya dan kehidupan masyarakat Papua sangat relevan. “Kiranya workshop ini, dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi perempuan Papua dan masyarakat adat di seluruh dunia,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE mengatakan, jika kegiatan ini dilatar belakangi peran perempuan dalam menghadapi tantangan yang luar biasa dalam mempertahankan eksistensi budaya dan kehidupan masyarakat asli Papua.
“Kita berangkat dari masalah-masalah itu, kita ingin merampungkan suatu pikiran-pikiran positif bahwa kita perempuan Papua dalam segala bentuk aktivitas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, namun kita punya tugas yang satu untuk mempertahankan eksistensi dan melestarikan budaya,” kata Beatrix Monim.
Untuk itu, ujar Beatrix Monim, maka perempuan harus duduk bersama untuk melahirkan catatan bukan hanya diatas kertas saja, namun pihaknya di lembaga DPR Papua memikirkan setelah workshop itu, bisa menghasilkan regulasi untuk melindungi dan memberdayakan perempuan Papua.
“Endingnya, ya kita harapkan ada regulasi dan kita minta keterlibatan pemerintah bersama-sama perempuan, yang ada di dalam Dewan Adat, NGO atau LSM untuk terlibat di dalamnya dalam memproteksi perempuan Papua,” jelasnya.
Menurutnya, perempuan Papua tidak bisa sendiri berjalan, namun butuh satu kekuatan yang besar untuk membangun Tanah Papua terutama perempuan Papua, sehingga workshop peningkatan peran perempuan dalam melestarikan budaya itu digelar agar melahirkan pemikiran-pemikiran dalam membangun perempuan Papua.
Dikatakan, dari hasil workshop ini, akan disampaikan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Sentani, Kabupaten Jayapura pada Oktober 2022 untuk melahirkan pemikiran positif bagi kaum perempuan. “Harus ditindaklanjuti Dewan Adat Papua untuk disampaikan dalam KMAN nanti dan hasil ini kita bawa bersama ibu Sekwan untuk minta waktu kepada bapak Gubernur melalui bapak Sekda untuk menerima hasil pertemuan ini, sehingga ada tindaklanjut dan ada dukungan dari pemerintah untuk peran perempuan dalam melestarikan eksistensi budaya dan kehidupan masyarakat asli Papua,” pungkasnya.
Sekretaris DPR Papua, DR Juliana J Waromi, SE, MSi menambahkan, jika perempuan Papua harus bersatu dan membuka diri untuk bersama-sama saling mendukung untuk meningkatkan peran Papua.
“Khusus perempuan Papua harus mempertahankan eksistensi budaya dan adat. Jangan sampai terpisah atau kita lalaikan. Ini harus kita jaga, biar ke depan itu tetap dipertahankan. Saya berharap workshop ini tidak hanya sampai di sini saja, tetapi harus ada tindaklanjutnya ke depan,” katanya.
Senada dikatakan Direktris PT PPMA, Naomi Marasian menambahkan bahwa workshop ini bertujuan untuk mendorong peran perempuan dalam eksistensi budaya dan kehidupan masyarakat asli Papua. Apalagi, negara menghargai dan menghormati masyarakat adat. Masyarakat adat itu, ada lelaki dan perempuan.
Posisi untuk memperkuat adat itu menjadi penting dalam rangka penyelamatan dalam keberlangsungan dari sebuah kehidupan yang berkaitan dengan manusia dan alam semesta. “Nah, kita harus tahu siapa aktor-aktor penting dalam masyarakat adat, termasuk peran perempuan menjadi penting yang mana banyak sekali salah satunya peran perempuan dalam rangka mengelola aset-aset yang dimiliki oleh adat dan itu berkaitan bagaimana mewariskan aset itu kepada generasi. Oleh sebab itu, peran dari masyarakat adat dan peran perempuan tidak boleh terpisah.
Untuk itu, imbuhnya, pekerjaan itu menjadi kepentingan bersama, baik itu pemerintah, legislatif, eksekutif, gereja, LSM dan lainnya untuk merawat masa depan Papua, termasuk sosial budaya dan lainnya. (bat)
Respon (1)