JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota DPR Kabupaten Yalimo, Simon Walilo, SIKom mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Yalimo yang membebaskan biaya sekolah dari TK hingga SMA/SMK.
Apalagi, pembebasan biaya sekolah dari TK hingga SMA/SMK itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
“Memperingati Hardiknas, Pemkab Yalimo bebaskan uang sekolah dari TK sampai SMA/SMK adalah hal positif yang perlu diberikan jempol kepada Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sebagai bapa bagi semua insan Yalimo,” kata Simon Walilo.
Legislator asal PKS ini menilai pembebasan biaya sekolah itu, menunjukkan komitmen Pemkab Yalimo dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Yalimo untuk membangun sumber daya manusia (SDM) Yalimo yang saat ini masih dibawah rata-rata IPM-nya.
Simon Walilo menyarankan agar pemerintah daerah mendesain jenis pemberian bantuannya bagi mahasiswa kabupaten Yalimo se-Indonesia juga secara kontinyu, agar rata-rata IPM dalam kategori rendah itu dapat ditingkatkan dengan sendirinya.
“Apalagi, kesempatan peringatan Hardiknas dengan dibebaskan biaya sekolah, maka pemerintah provinsi dan pusat tentu memberikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut,” ujarnya.
“Tinggal bagaimana implementasinya akan berjalan sehingga dikawal ketat oleh pemda setempat dengan metode-metode baru dalam rangka menertibkan sistem pembiayaan gratisnya, sebab jika tidak ditertibkan dengan suatu sistem yang baku, tentunya akan terjadi blunder,” sambungnya.
Olehnya itu, kata Simon Walilo, sebagai perwakilan masyarakat Daerah Pemilihan II Distrik Welarek dan Benawa, menyambut kebijakan ini sebagai suatu kebijakan positif dan para pihak sekolah menjemputnya sesuai kebijakan pimpinan daerah.
“Jangan kemudian kebijakan pemda lain dengan kebijakan sekolah, nanti akan blunder atau tidak terimplementasi program pendidikan gratis yang dimaksudkan kepala daerah,” tandasnya.
Simon Walilo juga memberikan masukan agar pemda perlu menyambut sekolah rakyat yang saat ini sedang dilakukan sosialisasi oleh Kemensos RI agar di desa-desa terpencil dapat dibangun sekolah rakyatnya sebagai upaya pemberantasan buta aksara di desa-desa.
Sebab, ujar Simon Walilo, sesuai data 2020-2024 melalui reses anggota DPRK Dapil II Distrik Welarek dan Benawa di dapatkan kurang lebih 200 anak usia 6 tahun sampai remaja 16 tahun belum masuk sekolah.
“Hal ini secara pribadi rasa prihatin atas kondisi pendidikan yang cukup ambruk di wilayah pelayanan Pemda Yalimo belakangan ini. Jadi, melalui kebijakan yang baik ini dinas teknis menularkan proses pendidikan gratis yang tersistematis dan memberantas buta aksara di berbagai distrik dan kampung di Kabupaten Yalimo,” katanya.
Simon Walilo menyoroti para oknum guru yang tidak bekerja alias menerima gaji buta saja. “Saya percaya para guru yang ditugaskan pemda di pedalaman saat ini tidak melaksanakan tugasnya sebagai guru, bahkan mereka selalu tinggal dan menetap di ibu kota Elelim,” ungkapnya.
“Untuk itu, harus ditindak tegas kepada mereka yang di SK kan sebagai pengajar, kalau tidak mengajar tidak perlu kasih operasional sekolah dan hak-hak lain biar imbang dengan kelalaian mereka,” pungkasnya.(bat)
