TIMIKA, Papuaterkini.com – Asosiasi Pencari Kerja Lokal Carstensz Mimika (APELCAMI) menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika yang dinilai belum memberikan keberpihakan maksimal kepada pencari kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP ber-KTP Mimika.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Mimika di Ruang Serbaguna DPRK Mimika, Rabu (6/5/2026). RDP berlangsung cukup alot lantaran sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dinilai belum terselesaikan secara konkret.
Ketua APELCAMI, Hendrikus Kaparapea, mengatakan pihaknya berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ajang diskusi tanpa tindak lanjut, tetapi mampu melahirkan solusi nyata terkait rekrutmen tenaga kerja lokal di Mimika.
“Kami berharap persoalan ketenagakerjaan, khususnya rekrutmen tenaga kerja lokal Orang Asli Papua dan non-OAP ber-KTP Mimika, bisa segera dituntaskan. Jangan hanya menjadi wacana semata,” ujar Hendrikus.
Ia menilai kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika belum optimal dalam menangani persoalan pengangguran yang terjadi selama bertahun-tahun.
Menurutnya, Disnakertrans terkesan melakukan pembiaran dan belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk dalam pendataan pencari kerja lokal yang telah bekerja di perusahaan subkontraktor PT Freeport Indonesia.
“Disnaker harus segera menertibkan seluruh subkontraktor di Mimika, mulai dari keberadaan kantor fisik hingga papan nama yang jelas. Banyak subkontraktor tidak memiliki kantor di Mimika tetapi melakukan perekrutan tenaga kerja secara diam-diam,” tegasnya.
Hendrikus juga menyinggung keberadaan PT Freeport Indonesia yang telah beroperasi selama puluhan tahun di Mimika, namun dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat lokal, khususnya tujuh suku pemilik hak ulayat dan masyarakat asli Papua pada umumnya.
“Bekerja jujur dan jujur bekerja. Jangan jadikan kami hanya objek program Otsus yang selalu mengatasnamakan masyarakat Amungme, Kamoro, dan lima suku kerabat lainnya, tetapi pada akhirnya kami tetap jalan di tempat,” katanya.
Sekretaris APELCAMI, Markus Beanal, menambahkan tingginya angka pengangguran di Mimika berpotensi memicu persoalan sosial dan keamanan masyarakat apabila tidak segera diatasi.
Ia menyebut dampak tersebut mulai dari melemahnya perputaran ekonomi hingga meningkatnya angka kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan begal.
“Jika persoalan pengangguran tidak ada solusi yang tepat, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat dan pendapatan daerah,” ujarnya.
Markus juga meminta perusahaan kontraktor dan subkontraktor di Mimika menghentikan perekrutan tenaga kerja dari luar Papua dan lebih memprioritaskan pencari kerja lokal yang berada di bawah naungan APELCAMI.
Sementara itu, Pendiri sekaligus Humas dan Media APELCAMI, Yan Akobiarek, mengkritik persyaratan administrasi perekrutan tenaga kerja yang dinilai terlalu memberatkan masyarakat Papua.
Menurutnya, sejumlah syarat seperti pengalaman kerja 2 hingga 5 tahun, sertifikasi vaksin, hingga proses wawancara dan penerimaan berkas secara online menjadi hambatan tersendiri bagi pencari kerja lokal.
“Jangan jadikan sistem administrasi yang terlalu rumit untuk menghambat Orang Papua mendapatkan pekerjaan. Mereka merasa tidak memiliki masa depan di tanahnya sendiri karena sistem yang membunuh,” katanya.
Dukungan terhadap gerakan APELCAMI juga datang dari Tokoh Buruh Papua sekaligus Ketua Exco Partai Buruh Papua Tengah 2028–2031, Laurenzus Kadepa.
Kadepa menilai keberadaan asosiasi tersebut dapat menjadi media advokasi bagi pencari kerja lokal yang selama ini kurang mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan.
“Saya berharap pemerintah daerah dan dinas terkait membuka mata hati dan bekerja lebih serius dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan lokal di Mimika,” ujarnya.
Menurut Kadepa, tingginya angka pengangguran di Mimika menjadi ironi di tengah keberadaan perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia beserta subkontraktornya yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kehadiran perusahaan besar seharusnya memberi dampak positif bagi pencari kerja Orang Asli Papua maupun masyarakat Papua yang lahir dan besar di daerah ini,” pungkasnya. (bat)
