JAKARTA, Papuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong percepatan implementasi program BBM Satu Harga melalui penguatan infrastruktur distribusi energi, terutama di wilayah terpencil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan penambahan kapasitas pasokan BBM serta pembangunan depot penyimpanan di sejumlah kabupaten guna memperlancar distribusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Gubernur Fakhiri mengatakan pemerataan harga BBM di Papua tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga didukung oleh sistem distribusi yang mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah dengan akses transportasi yang masih terbatas.
“Hasil kunjungan kami ke Waropen, Kepulauan Yapen, dan Numfor menunjukkan kapasitas penyaluran BBM masih perlu ditingkatkan. Jika titik distribusi diperkuat, pasokan ke wilayah lain akan lebih lancar,” ujar Fakhiri.
Menurutnya, keterlambatan distribusi masih menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan harga BBM di sejumlah daerah terpencil jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya, di mana harga BBM yang seharusnya berada pada kisaran Rp9.000 per liter dapat meningkat hingga sekitar Rp15.000 per liter akibat pasokan yang terlambat tiba.
“Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat. Karena itu, langkah yang harus dilakukan lebih dulu adalah menambah kapasitas pasokan agar distribusi tidak lagi terlambat. Setelah itu, kami terus mendorong agar program BBM Satu Harga bisa diterapkan secara menyeluruh di Papua,” katanya.
Selain penambahan pasokan, Pemprov Papua juga mengusulkan pembangunan depot BBM di sejumlah kabupaten sebagai pusat penyimpanan cadangan. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan stok sekaligus mempercepat penyaluran BBM ke wilayah yang selama ini kerap mengalami keterlambatan distribusi.
Pemerintah Provinsi Papua berharap pemerintah pusat bersama PT Pertamina dapat segera memperkuat infrastruktur distribusi energi di Tanah Papua sehingga program BBM Satu Harga dapat berjalan lebih efektif.
Menurut Fakhiri, penguatan distribusi energi menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga BBM, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memastikan masyarakat di daerah terpencil memperoleh akses energi yang adil, merata, dan terjangkau. (bat)
