Oleh: Laurenzus Kadepa*dep
Mantan Anggota DPR Papua 2014–2024
Pemerhati Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) & Aktivis Kemanusiaan
Aktivis Buruh dan Ketua Perwakilan Daerah KSPI Papua Tengah
Pendidikan tidak pernah sekadar tentang ruang kelas, bangku sekolah, atau pembangunan gedung. Di Kabupaten Puncak, pendidikan adalah persoalan kemanusiaan, keadilan sosial, sekaligus strategi membangun perdamaian. Ketika suatu daerah menghadapi tantangan geografis yang berat dan dinamika keamanan yang kompleks, investasi terbesar bukan hanya pembangunan fisik, melainkan pembangunan manusia.
Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut juga merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Karena itu, setiap anak di Kabupaten Puncak berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, langkah Pemerintah Kabupaten Puncak di bawah kepemimpinan Bupati Elvis Tabuni dan Wakil Bupati Naftali Akawal menunjukkan arah pembangunan yang layak diapresiasi. Pemerintah daerah memilih membangun optimisme melalui sektor pendidikan sebagai prioritas utama, bukan menyerah pada tantangan konflik maupun keterisolasian wilayah.
Pendidikan sebagai Instrumen Transformasi Sosial
Program unggulan “Puncak Cerdas” tidak hanya dimaknai sebagai program pemberian beasiswa. Secara konseptual, program ini merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan modal manusia (human capital investment). Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk memperluas akses pendidikan mencerminkan perubahan paradigma pembangunan, dari yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam menuju penguatan kualitas sumber daya manusia.
Kebijakan memberikan beasiswa kepada ratusan mahasiswa asli Kabupaten Puncak merupakan langkah strategis yang akan memberikan dampak lintas generasi. Anak-anak yang hari ini memperoleh kesempatan belajar berpotensi menjadi dokter, guru, insinyur, hakim, birokrat, akademisi, maupun pemimpin daerah di masa depan.
Dalam ilmu pembangunan, kualitas sumber daya manusia merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Tidak ada daerah yang mampu keluar dari kemiskinan struktural tanpa pendidikan yang berkualitas.
Tantangan Pendidikan Tidak Hanya Soal Anggaran
Persoalan pendidikan di Kabupaten Puncak jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan anggaran.
Realitas menunjukkan masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan, keterbatasan rumah dinas guru, minimnya sarana pembelajaran, hingga terganggunya proses belajar akibat situasi keamanan.
Artinya, persoalan pendidikan di Puncak merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek keamanan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat adat, serta keberlanjutan pembangunan.
Karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga adat, gereja, organisasi masyarakat sipil, dunia pendidikan, serta masyarakat lokal sebagai pemilik ruang hidup.
Kolaborasi Menjadi Kunci Keberhasilan
Langkah Pemerintah Kabupaten Puncak yang aktif membangun komunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan pendekatan kolaboratif yang patut didukung.
Persyaratan penyediaan lahan yang telah memperoleh pelepasan hak ulayat tidak semestinya dipandang sebagai hambatan birokrasi, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Pembangunan sekolah yang melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership), sehingga fasilitas pendidikan tidak dipandang sekadar sebagai proyek pemerintah, tetapi sebagai aset bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan generasi mendatang.
Pendekatan pembangunan partisipatif seperti inilah yang semakin relevan diterapkan di Papua.
Pendidikan sebagai Fondasi Perdamaian
Pengalaman di berbagai wilayah pascakonflik menunjukkan bahwa pendidikan selalu menjadi instrumen penting dalam membangun rekonsiliasi.
Sekolah bukan hanya tempat mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang membangun kepercayaan, toleransi, karakter, serta harapan akan masa depan yang lebih baik.
Karena itu, pembangunan Sekolah Sepanjang Hari (SSH), sekolah berpola asrama, maupun program beasiswa harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan perdamaian (peacebuilding), bukan semata-mata proyek pendidikan.
Semakin banyak anak berada di bangku sekolah, semakin besar peluang lahirnya generasi yang produktif dan semakin kecil ruang bagi tumbuhnya siklus kekerasan.
Infrastruktur dan Pendidikan Tidak Dapat Dipisahkan
Pendidikan tidak akan berkembang apabila akses transportasi tetap terbatas.
Kondisi geografis Kabupaten Puncak menjadikan transportasi udara sebagai urat nadi pelayanan publik. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas bandara, pembukaan konektivitas antardistrik, serta pembangunan infrastruktur dasar harus berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pendidikan.
Efisiensi biaya logistik akan berdampak langsung terhadap distribusi buku, pengiriman tenaga pendidik, pembangunan sekolah, hingga keberlanjutan pelayanan pendidikan.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur sesungguhnya merupakan investasi tidak langsung yang sangat menentukan kualitas pendidikan.
Membangun Papua Melalui Generasi
Papua membutuhkan lebih banyak ruang belajar daripada ruang konflik.
Papua membutuhkan lebih banyak guru daripada rasa takut.
Papua membutuhkan lebih banyak mahasiswa daripada pengangguran.
Dan yang terpenting, Papua membutuhkan lebih banyak harapan daripada pesimisme.
Harapan itu mulai dibangun melalui berbagai inisiatif Pemerintah Kabupaten Puncak. Program-program tersebut tentu masih memerlukan evaluasi, penguatan tata kelola, transparansi, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat. Namun arah kebijakan yang ditempuh menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Keberhasilan Kabupaten Puncak pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya gedung sekolah yang berdiri, tetapi dari semakin banyak anak asli Papua yang memperoleh pendidikan berkualitas dan kembali mengabdi bagi masyarakatnya.
Penutup
Masa depan Papua tidak akan ditentukan oleh seberapa besar kekayaan alam yang dimiliki, melainkan oleh seberapa besar investasi yang diberikan kepada manusianya.
Setiap sekolah yang dibangun adalah benteng peradaban.
Setiap guru yang mengabdi adalah penjaga masa depan.
Setiap beasiswa yang diberikan adalah investasi bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru Papua.
Karena itu, membangun pendidikan di Kabupaten Puncak bukan sekadar memenuhi target pembangunan daerah, melainkan menjalankan amanat konstitusi, mewujudkan keadilan sosial, dan menghadirkan harapan bagi generasi Papua.
Dari Puncak, harapan itu sedang diketuk. Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan membuka pintu, bergandengan tangan, dan menjadikan pendidikan sebagai gerakan bersama demi mewujudkan Papua yang lebih damai, cerdas, adil, sejahtera, dan bermartabat. (*)
