JAKARTA, Papuaterkini.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) mengusulkan kolaborasi strategis dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk pengalihan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua ke lingkungan kementerian tersebut.
Usulan itu disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Gubernur Fakhiri, pengalihan sebagian ASN Pemprov Papua dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan sumber daya aparatur sekaligus memperkuat pelayanan keimigrasian, khususnya di wilayah Papua.
“Tentunya hari ini kami berterima kasih bisa sampai ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu yang kami sampaikan adalah tingginya jumlah pegawai di Provinsi Papua. Kami mendorong agar ASN kita bisa digeser menjadi ASN Kementerian Imigrasi,” ujar MDF, sapaan akrabnya.
Selain membahas persoalan ASN, Gubernur Papua juga mengusulkan penguatan sinergi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan perdagangan lintas batas dengan negara-negara Pasifik, khususnya Papua Nugini (PNG).
Menurutnya, Papua memiliki potensi ekonomi yang besar apabila produk-produk lokal mampu dipasarkan tidak hanya di dalam daerah, tetapi juga menembus pasar internasional. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan dukungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui penguatan pos lintas batas guna memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat.
“Kalau kita jual di Provinsi Papua saja, itu sudah bisa meningkatkan PAD. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mengembangkan sampai ke kawasan Pasifik, termasuk PNG,” katanya.
MDF mengungkapkan, Menteri Agus Andrianto menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua dan menyatakan kesiapan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung program-program strategis di Papua.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas pemanfaatan warga binaan pemasyarakatan untuk mendukung program pertanian dan perkebunan yang tengah dikembangkan Pemerintah Provinsi Papua, termasuk melalui program brigade pangan.
Menurutnya, keterlibatan warga binaan dalam kegiatan produktif akan memberikan manfaat ganda, yakni mendukung ketahanan pangan sekaligus membekali mereka dengan keterampilan sebelum kembali ke tengah masyarakat.
“Daripada hanya menunggu masa bebas, mereka bisa dilibatkan dalam kegiatan produktif seperti brigade pangan. Ini menjadi bekal keterampilan ketika mereka kembali ke masyarakat,” jelasnya.
Gubernur Papua juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Menteri Agus Andrianto terhadap peningkatan peran putra-putri asli Papua di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk membuka peluang bagi mereka untuk menduduki jabatan strategis seperti Kepala Kantor Wilayah di masa mendatang.
Ditambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen memperkuat representasi Orang Asli Papua dalam birokrasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tanah Papua. (bat)
