SARMI, Papuaterkini.com – Masyarakat adat Kampung Armopa, Teton Jaya, SP III, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua, melakukan pemalangan sementara terhadap lokasi Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah, Rabu (15/7/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena program yang telah lama dinantikan dinilai belum berjalan sesuai harapan.
Ondoafi Kampung Armopa, Saul Bagre, menegaskan bahwa penghentian sementara aktivitas di lokasi PSN dilakukan hingga adanya dialog antara masyarakat adat dengan Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Pemerintah Provinsi Papua.
“Hari ini saya sebagai Ondoafi Armopa menyatakan menutup sementara lokasi PSN. Kami menunggu dialog bersama Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Pemerintah Provinsi Papua agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik,” tegas Saul Bagre.
Menurutnya, pelaksanaan program di lapangan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat adat, sehingga memunculkan kekecewaan.
“Saya atas nama Ondoafi Saul Bagre menutup sementara lokasi PSN ini. Jangan ada yang berani membuka sebelum ada penyelesaian. Kalau ada yang membuka, maka harus bertanggung jawab kepada masyarakat adat,” ujarnya.
Tokoh Pemuda Adat Kampung Armopa, Jemmy Esau Maban, mengatakan pemalangan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan tuntutan agar pelaksanaan PSN berjalan sesuai tujuan awal.
“Hari ini kami masyarakat adat Kampung Armopa selaku pemilik hak ulayat memasang palang untuk menunggu pemerintah daerah datang memberikan penjelasan mengenai lahan PSN di SP III ini,” katanya.
Ia menilai pemerintah seharusnya menyelesaikan program di lokasi yang telah disiapkan masyarakat sebelum membuka lokasi baru.
“Kalau PSN di SP III ini berhasil, silakan buka di tempat lain. Kami sudah menyerahkan ratusan hektare lahan dengan harapan program ini berhasil. Karena itu kami meminta pemerintah menjelaskan perkembangan program ini,” ujarnya.
Jemmy mengungkapkan masyarakat adat telah menyediakan ratusan hektare lahan untuk mendukung program cetak sawah nasional. Namun hingga kini, menurutnya, baru sekitar satu hektare lahan yang ditanami.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan belum tersedianya bibit, pupuk, dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertanian.
“Harapan kami program cetak sawah atau tanam padi ini benar-benar berhasil sehingga masyarakat adat juga bisa menikmati hasilnya,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten Sarmi segera turun ke Kampung Armopa untuk berdialog langsung dengan masyarakat adat dan mencari solusi atas mandeknya program tersebut.
Jemmy menegaskan masyarakat adat tetap mendukung Program Strategis Nasional yang dicanangkan pemerintah, sepanjang pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pemilik hak ulayat.
“Kami sangat mendukung program pemerintah ini. Tetapi kami ingin program ini benar-benar berhasil dan memberi manfaat bagi masyarakat adat Kampung Armopa maupun Bonggo Raya,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah menindak tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan, penyalahgunaan anggaran, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi tidak benar kepada masyarakat.
“Kami merasa dirugikan. Seharusnya hari ini kami sudah bisa menanam padi, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian maupun penjelasan yang jelas dari pemerintah daerah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sarmi maupun Pemerintah Provinsi Papua terkait tuntutan masyarakat adat tersebut. (bat)
