JAYAPURA, Papuaterkini.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Heram melakukan aksi pemalangan terhadap Kantor Distrik Heram serta tiga kantor kelurahan di wilayah Distrik Heram sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Kota Jayapura yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat asli Heram.
Aksi yang dipimpin Ketua DPP Pemuda Heram, Alberth Atly Modouw, SH, itu menyasar Kantor Distrik Heram, Kantor Kelurahan Waena, Kantor Kelurahan Hedam, dan Kantor Kelurahan Yabansai yang dilakukan Senin, 20 Juli 2026.
“Kami akan melakukan pemalangan lagi pada Kamis, 23 Juli 2026, hingga aksi ini direspon oleh bapak Wali Kota Jayapura,” katanya, Rabu, 22 Juli 2026.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, DPP Pemuda Heram menegaskan bahwa organisasi tersebut berdiri secara independen dan tidak berada di bawah kepentingan pihak mana pun.
“DPP Pemuda Heram bukan organisasi yang ditunggangi oleh siapa pun dan pihak manapun,” tegasnya.
Pemuda Heram menyampaikan sedikitnya empat tuntutan kepada Pemerintah Kota Jayapura.
Pertama, aksi pemalangan disebut sebagai respons atas dugaan kesewenang-wenangan Pemerintah Kota Jayapura terhadap anak-anak asli Heram, khususnya terkait kesempatan berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kedua, mereka menilai kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi masyarakat asli Heram masih jauh dari harapan.
Ketiga, DPP Pemuda Heram meminta agar kuota beasiswa bagi anak-anak asli Heram ditinjau kembali sehingga lebih memberikan ruang bagi putra-putri asli daerah tersebut untuk memperoleh akses pendidikan.
Keempat, mereka meminta Pemerintah Kota Jayapura tidak lagi menjadikan pemuda-pemudi Heram sebagai “anak tiri” dalam berbagai kebijakan pembangunan maupun pemberdayaan sumber daya manusia.
Ketua DPP Pemuda Heram, Alberth Atly Modouw, menegaskan aksi tersebut akan terus dilakukan hingga Wali Kota Jayapura bersedia menerima mereka dalam sebuah audiensi resmi.
Menurutnya, dialog langsung diperlukan agar seluruh aspirasi masyarakat asli Heram dapat dibahas secara terbuka dan memperoleh solusi yang konkret.
“Aksi akan terus kami lakukan hingga Wali Kota merespons dan menerima kami untuk audiensi membahas seluruh poin tuntutan tersebut,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Jayapura terkait tuntutan dan aksi pemalangan tersebut. (bat)
