SENTANI, Papuaterkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua akan memanggil seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul dugaan keracunan yang menimpa puluhan pelajar di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Langkah tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPR Papua, Dina Rumbiak, usai meninjau langsung para korban di RSUD Yowari bersama Wakil Ketua I DPR Papua Herlin Beatrix Monim serta jajaran Komisi V DPR Papua, Rabu, 5 Agustus 2026.
Dina mengatakan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kondisi para pasien yang masih menjalani perawatan akibat dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam Program MBG. Berdasarkan pemantauan di rumah sakit, hingga hari kedua pascakejadian, pasien dari Distrik Depapre masih terus berdatangan untuk mendapatkan penanganan medis.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terjadi dan tidak terulang lagi,” ujar Dina.
Ia mengungkapkan, insiden di Depapre bukan merupakan kasus pertama. Sebelumnya, dugaan keracunan juga terjadi di SMA Negeri 5 Jayapura yang menyebabkan sejumlah siswa mengalami diare dan harus menjalani perawatan setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG.
Karena itu, DPR Papua akan meminta penjelasan dari seluruh pengelola SPPG mengenai pelaksanaan layanan MBG, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi kepada para penerima manfaat.
“Kami akan memanggil pengurus SPPG di Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura untuk meminta penjelasan terkait layanan MBG yang diberikan kepada anak-anak kita, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga layanan di Posyandu,” katanya.
Komisi V DPR Papua juga mendukung dilakukannya investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab dugaan keracunan tersebut. Menurut Dina, apabila ditemukan adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Harus ada investigasi dan penindakan tegas. Siapa pun yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Jika terbukti lalai, tentu dapat berimplikasi pidana,” tegasnya.
Selain itu, DPR Papua meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG agar memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, serta prosedur pengolahan dan distribusi makanan yang sesuai ketentuan.
Dina menilai kejadian tersebut berpotensi menimbulkan trauma di tengah masyarakat, terutama para orang tua yang mulai meragukan keamanan Program MBG. Oleh sebab itu, pemerintah diminta segera melakukan pembenahan agar kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut dapat dipulihkan.
Di sisi lain, DPR Papua mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, RSUD Yowari, Dinas Kesehatan, serta seluruh tenaga medis yang sigap menangani para korban. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pelayanan medis masih dalam kondisi memadai.
“Kami berharap seluruh pasien segera pulih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Pemerintah juga harus memastikan kejadian seperti ini tidak kembali terulang,” pungkasnya. (bat)
