SENTANI, Papuaterkini.com – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan keracunan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Desakan tersebut disampaikan Herlin saat memimpin kunjungan DPR Papua ke RSUD Yowari bersama Ketua Komisi V dan anggota Komisi V DPR Papua untuk meninjau langsung kondisi para korban yang masih menjalani perawatan.
Menurut Herlin, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasien, kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, serta fasilitas kesehatan dalam menangani para korban. Berdasarkan data sementara yang diterima DPR Papua, jumlah pasien yang menjalani perawatan mencapai sekitar 70 orang, terdiri dari balita, anak sekolah, hingga ibu menyusui.
“Kami dari DPR Papua merasa prihatin atas terjadinya kasus ini. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” kata Herlin.
Ia menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut harus memenuhi standar keamanan pangan secara ketat, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Program MBG ini memiliki tujuan yang sangat baik, tetapi harus diimbangi dengan pelaksanaan yang aman, makanan yang berkualitas, dan memenuhi standar keamanan pangan,” tegasnya.
Herlin menilai banyaknya korban dalam peristiwa tersebut menjadikannya sebagai kejadian serius yang harus mendapat perhatian pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat.
Oleh karena itu, DPR Papua meminta investigasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyedia layanan MBG, pihak sekolah, pemerintah daerah, hingga rumah sakit.
Selain meminta investigasi, DPR Papua juga mendorong agar seluruh korban memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal hingga dinyatakan pulih. Apabila hasil penyelidikan menemukan adanya kelalaian atau makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, pemerintah diminta menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Herlin meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, pengolahan, distribusi, serta pengawasan makanan dalam Program MBG agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan menjamin keselamatan penerimanya,” pungkasnya.(bat)
