JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) VII di Hotel Suni, Abepura, Kota Jayapura, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan lima tahunan tersebut menjadi forum tertinggi organisasi di tingkat wilayah untuk mengevaluasi program kerja, menyusun arah perjuangan, sekaligus memilih kepengurusan baru.
Konferwil VII PWNU Papua dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Orgenes Kambuaya. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya sidang konferensi.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua yang dibacakan Orgenes Kambuaya, Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Konferwil VII PWNU Papua yang dinilai sebagai momentum penting dalam memperkuat organisasi sekaligus merumuskan arah pengabdian Nahdlatul Ulama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
“Konferensi wilayah merupakan forum strategis untuk mempererat silaturahmi, melakukan evaluasi, serta merumuskan arah pengabdian Nahdlatul Ulama dalam menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Menurut Gubernur, Nahdlatul Ulama memiliki peran penting sebagai penjaga nilai-nilai Islam yang moderat, perekat persatuan bangsa, serta mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan dan keadilan di tengah masyarakat.
Ia menilai NU telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Papua, terutama melalui pendidikan pesantren, madrasah, dan berbagai lembaga pendidikan yang melahirkan generasi muda berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki semangat kebangsaan.
Selain itu, NU juga dinilai aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu masyarakat yang terdampak bencana maupun persoalan sosial lainnya, sekaligus menjaga toleransi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pembangunan Papua tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan. Semangat gotong royong inilah yang menjadi fondasi mewujudkan Papua Cerah, yakni Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis,” katanya.
Gubernur juga mengajak NU terus menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, penyalahgunaan narkotika, pernikahan usia dini, berkembangnya paham yang mengancam persatuan, hingga melemahnya ketahanan keluarga.
Ia berharap Konferwil VII mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah, program kerja yang visioner, serta memperkuat kemitraan strategis antara NU dan Pemerintah Provinsi Papua.
Koordinator Wilayah Indonesia Timur Nahdlatul Ulama, KH Lukman, dalam sambutannya mengatakan NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di dunia yang memiliki banyak badan otonom, mulai dari pelajar, mahasiswa, perempuan hingga berbagai lembaga sosial dan pendidikan.
“NU ini salah satu organisasi, bukan hanya terbesar di Indonesia, tetapi merupakan organisasi keagamaan terbesar di dunia,” katanya.
Menurutnya, sejak awal berdiri, NU hadir untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya umat Islam.
“NU lahir bukan hanya untuk kepentingan umat Islam, tetapi untuk kepentingan seluruh umat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Ketua PWNU Papua, KH Syaiful Islam Al Payage, menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama didirikan untuk kemaslahatan dan keselamatan umat berdasarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, bukan sebagai organisasi politik.
“NU didirikan untuk kemaslahatan dan keselamatan umat, bukan untuk politik atau kepentingan tertentu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Konferwil VII PWNU Papua, Amirullah, menjelaskan bahwa konferensi tersebut bukan sekadar agenda lima tahunan memilih kepengurusan baru, melainkan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah untuk melakukan evaluasi organisasi, konsolidasi, regenerasi kepemimpinan, dan menyusun arah perjuangan NU di Tanah Papua.
Konferwil VII PWNU Papua mengusung tema “Mengokohkan Jami’ah dan Merawat Toleransi dalam Membumikan NU di Tanah Papua.”
Menurut Amirullah, tema tersebut mengandung pesan strategis bahwa kekuatan NU terletak pada kokohnya organisasi, persatuan warga, serta kemampuan menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin.
“Dalam konteks itu, NU memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjadi perekat persaudaraan, menjaga harmoni, serta menjadi mitra strategis pemerintah dan seluruh elemen masyarakat di Papua,” pungkasnya. (bat)
