WAMENA, Papuaterkini.com – DPR Papua Pegunungan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPR Papua Pegunungan, Hengky Dani Jikwa, setelah DPR Papua Pegunungan menyelesaikan pembahasan dan menutup sidang LKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (7/8/2026).
Hengky mengatakan, proses pembahasan LKPD telah dilakukan secara bertahap setelah DPR Papua Pegunungan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 pada 18 Juni 2026.
Setelah menerima dan mempelajari LHP tersebut, masing-masing komisi di DPR Papua Pegunungan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah untuk melihat secara langsung pelaksanaan berbagai program dan pekerjaan, khususnya pembangunan fisik yang berada di wilayah Papua Pegunungan.
“Setelah kami terima dan pelajari, komisi-komisi DPR Papua Pegunungan melakukan kunjungan kerja ke masing-masing daerah yang dipimpin langsung oleh ketua komisi. Kami melihat pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada di wilayah Papua Pegunungan, lalu kami kembali melakukan sidang LKPD,” ujar Hengky.
Temuan BPK Jadi Bahan Evaluasi
Hengky menjelaskan, hasil kunjungan kerja tersebut kemudian dibahas bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam pembahasan itu, DPR Papua Pegunungan turut menindaklanjuti sejumlah temuan yang disampaikan BPK RI agar dapat menjadi bahan evaluasi dan segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Berdasarkan hasil kunjungan kerja, kita melakukan rapat dengan mitra OPD. Ada temuan-temuan yang disampaikan BPK RI untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Menurut Hengky, seluruh proses pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
Lima Fraksi Setujui LKPD 2025
Hengky mengatakan, dalam sidang paripurna penutupan pembahasan LKPD pada Jumat (7/8/2026), seluruh fraksi menyampaikan pandangan, masukan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Sebanyak lima fraksi DPR Papua Pegunungan menerima dan menyetujui LKPD Kepala Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025.
“Kita sudah tutup sidang LKPD Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025. Kita sudah sampaikan masukan dan rekomendasi yang disampaikan masing-masing fraksi kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPR Papua Pegunungan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
WTP Dinilai Jadi Capaian Penting DOB
Hengky menilai opini WTP yang berhasil diraih Pemprov Papua Pegunungan merupakan capaian penting, mengingat Papua Pegunungan merupakan daerah otonomi baru (DOB).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun pemerintah daerah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami dari pimpinan DPR Papua Pegunungan memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan atas keberhasilan meraih WTP sekalipun sebagai provinsi baru. Ini menunjukkan keseriusan Pemprov Papua Pegunungan untuk mengelola keuangan sesuai dengan aturan, meski di tengah efisiensi anggaran,” ujarnya.
Hengky juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang dinilai telah bekerja dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
“Kami memberikan apresiasi kepada gubernur dan wakil gubernur atas keberhasilan meraih WTP. Ini suatu keberhasilan yang luar biasa. Meski kami sebagai DOB, di tengah efisiensi anggaran, bisa mendapatkan opini WTP. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, DPR Papua Pegunungan akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan dan rekomendasi untuk mendukung perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Papua Pegunungan.
Terkait aksi unjuk rasa Ismael Asso, Anggota MRP di Gedung KPK di Jakarta, Hengky Jikwa menyayangkannya. Ia menilai langkah yang dilakukan yang bersangkutan keliru, apalagi anggota MRP merupakan mitra pemerintah daerah dan pengguna dana Otsus.(bat)
