JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Gerakan Amanat Persatuan DPR Papua memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerakan Amanat Persatuan DPR Papua, Yeyen, dalam Rapat Paripurna DPR Papua, Rabu (19/8/2026).
Yeyen mengatakan, pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi merupakan ruang konstitusional untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dipertanggungjawabkan secara jujur, transparan, dan berkeadilan.
“APBD bukan sekadar angka-angka dalam lembaran dokumen, melainkan cermin keberpihakan pemerintah kepada rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan kehadiran negara di Tanah Papua,” kata Yeyen dalam pandangan umum Fraksi Gerakan Amanat Persatuan.
Fraksi tersebut juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua atas penyusunan Raperdasi pertanggungjawaban APBD 2025 serta keterbukaan informasi keuangan daerah.
Realisasi Pendapatan Capai 97,95 Persen
Dalam pandangannya, Fraksi Gerakan Amanat Persatuan mencatat realisasi pendapatan daerah Papua tahun anggaran 2025 mencapai Rp2,358 triliun atau sekitar 97,95 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 96,58 persen.
Menurut Yeyen, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara lebih disiplin.
Fraksi juga mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.
Opini tersebut dinilai menjadi salah satu indikator akuntabilitas dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan.
Soroti Ketergantungan pada Dana Transfer
Meski mengapresiasi kinerja keuangan, Fraksi Gerakan Amanat Persatuan tetap memberikan sejumlah catatan.
Salah satunya terkait tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Fraksi mencatat porsi pendapatan transfer mencapai 74,39 persen.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua didorong memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan melalui reformasi administrasi pajak dan retribusi serta diversifikasi sumber pendapatan daerah.
“Pemerintah Provinsi perlu memperkuat basis pendapatan daerah melalui peningkatan PAD yang berkelanjutan dan diversifikasi sumber pendapatan,” tegasnya.
Belanja Operasi Dinilai Terlalu Dominan
Fraksi Gerakan Amanat Persatuan juga menyoroti komposisi belanja daerah. Belanja operasi tercatat mencapai 86,09 persen dari total belanja.
Menurut fraksi, tingginya proporsi belanja operasi perlu dievaluasi agar anggaran daerah lebih banyak diarahkan pada belanja produktif dan belanja modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur dasar.
Sementara itu, belanja modal yang berada pada angka 10,53 persen dinilai masih perlu ditingkatkan.
Fraksi meminta agar belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik serta konektivitas antarwilayah di Papua.
Minta Penjelasan Dana Cadangan Rp44 Miliar
Hal lain yang menjadi sorotan adalah keberadaan dana cadangan pemerintah daerah sebesar Rp131,74 miliar.
Dari jumlah tersebut, terdapat pencairan dana cadangan sebesar Rp44 miliar.
Fraksi Gerakan Amanat Persatuan meminta Pemerintah Provinsi Papua memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan dana tersebut, termasuk dasar pertimbangan pencairannya.
Menurut fraksi, penggunaan dana cadangan harus dilakukan sesuai ketentuan dan diarahkan untuk kepentingan yang bersifat strategis maupun keadaan yang telah ditentukan dalam regulasi.
Minta Data Proyek Belanja Modal
Fraksi Gerakan Amanat Persatuan juga meminta Pemerintah Provinsi Papua memberikan penjelasan tertulis maupun pemaparan langsung terkait sejumlah aspek pengelolaan APBD 2025.
Di antaranya rencana konkret peningkatan PAD dalam tiga tahun mendatang, rincian program belanja modal utama tahun 2025, lokasi dan nilai proyek, sumber pendanaan, serta capaian fisik dan keuangan.
Fraksi juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pengendalian belanja operasi dan upaya mengalihkan anggaran yang dinilai kurang produktif ke sektor pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah diminta menyampaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan temuan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2025.
Dorong Belanja Modal untuk Kesehatan dan Pendidikan
Untuk perbaikan ke depan, Fraksi Gerakan Amanat Persatuan merekomendasikan Pemerintah Provinsi Papua menyusun roadmap peningkatan PAD yang terukur, lengkap dengan target tahunan dan indikator kinerja utama.
Fraksi juga mendorong peningkatan proporsi belanja modal dalam rancangan anggaran berikutnya, khususnya untuk infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, pengelolaan keuangan daerah dinilai perlu diperkuat melalui penerapan sistem e-budgeting, pemantauan realisasi anggaran, serta penguatan audit internal.
Transparansi publik juga menjadi perhatian. Pemerintah didorong mempublikasikan secara berkala capaian fisik dan keuangan proyek strategis serta laporan realisasi anggaran yang mudah diakses masyarakat.
“Temuan audit harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, memiliki tenggat waktu, dan penanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Yeyen.
Fraksi Gerakan Amanat Persatuan secara umum memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja keuangan Papua Tahun Anggaran 2025. Namun, fraksi menekankan perlunya perbaikan struktural agar pengelolaan APBD semakin berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Papua.
Fraksi berharap Pemerintah Provinsi Papua dapat memberikan jawaban atas permintaan penjelasan sekaligus mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan dalam pembahasan Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. (bat)
