JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencegahan dan penanganan stunting di delapan kabupaten.
Salah satu fokus utama yang didorong adalah penyatuan data agar intervensi terhadap keluarga berisiko stunting dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, dengan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Kota Jayapura, Rabu (19/8/2026).
Sarles mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan program percepatan pencegahan dan penanganan stunting sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, dan berbagai mitra lainnya.
“Hari ini kami bertemu Bapak Gubernur Provinsi Papua untuk review kembali tentang bagaimana kita melakukan percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Papua,” kata Sarles.
Menurut Sarles, Gubernur Fakhri memberikan perhatian besar terhadap kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting. Karena itu, perkembangan program maupun kendala di lapangan perlu segera dilaporkan agar langkah intervensi dapat dilakukan secara cepat dan terarah.
Data BKKBN dan Dinas Kesehatan Harus Sinkron
Sarles menekankan pentingnya penyamaan data antara BKKBN dan Dinas Kesehatan. Menurutnya, perbedaan data dapat menyulitkan pemerintah dalam menentukan kebijakan serta intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Kalau di Papua seperti hari ini mengalami penurunan, harus kita laporkan bersama-sama. Kalau ada kenaikan, kita perlu koordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan sehingga datanya bisa kita padukan,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah daerah masih menjadi perhatian dalam upaya percepatan penanganan stunting, di antaranya Kabupaten Mamberamo Raya dan Sarmi. Sementara itu, Kota Jayapura disebut telah berada di kisaran 12 persen berdasarkan perkembangan data yang disampaikan.
Menurut Sarles, data yang terpadu akan menjadi dasar penting untuk menentukan keluarga yang membutuhkan intervensi secara lebih spesifik.
Dorong Program Genting dan Keterlibatan Dunia Usaha
Untuk memperkuat intervensi, BKKBN juga mendorong pengembangan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program tersebut diharapkan dapat melibatkan perusahaan, perbankan, serta berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Sarles menegaskan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara sesaat. Intervensi harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyasar keluarga berisiko stunting berdasarkan data by name, by address.
“Kalau kita gerak satu kali, stunting ini tidak bisa. Harus secara kontinu,” tegasnya.
Ia berharap seluruh kabupaten di Provinsi Papua bersama pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan mitra lainnya dapat bergerak secara serentak.
Dengan kolaborasi tersebut, perubahan angka stunting, baik penurunan, kenaikan maupun kondisi stagnan, dapat dipantau secara lebih akurat dan segera ditindaklanjuti.
Saat ini, Papua masih mengacu pada data nasional dengan angka stunting sekitar 28 persen. Sarles berharap penguatan koordinasi, sinkronisasi data, serta intervensi lintas sektor dapat mendorong angka stunting di Papua terus menurun.(bat)
