JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Partai Golkar DPR Papua menyoroti kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Papua dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPR Papua, Yerminas YY Wouw, dalam Rapat Paripurna IX DPR Papua, Kamis (20/8/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua yang telah menyiapkan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025 untuk dibahas bersama DPR Papua.
Namun, Fraksi Golkar meminta pemerintah provinsi tetap memperhatikan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik, khususnya keberlangsungan tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Fraksi Partai GOLKAR DPR Papua mengharapkan kiranya Gubernur dapat mengoptimalkan sumber dana yang terbatas ini agar kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai mengakibatkan tenaga honorer maupun PPPK yang masih dibutuhkan dalam pelayanan publik harus dirumahkan atau kehilangan sumber penghasilannya,” kata Yerminas saat membacakan pandangan fraksi.
Menurut Fraksi Golkar, Pemerintah Provinsi Papua perlu memberikan kepastian sekaligus solusi yang jelas bagi tenaga honorer dan PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Kebijakan tersebut, kata dia, tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Realisasi Pendapatan Papua Rp2,35 Triliun
Dalam laporan realisasi APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi, anggaran pendapatan setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp2,408 triliun.
Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan mencapai Rp2,358 triliun, atau terdapat selisih kurang sekitar Rp49,45 miliar.
Sementara itu, anggaran belanja setelah perubahan tercatat sebesar Rp2,933 triliun, dengan realisasi mencapai Rp2,833 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih kurang sekitar Rp100,18 miliar.
Untuk surplus atau defisit, anggaran setelah perubahan tercatat sebesar minus Rp525,08 miliar, sedangkan realisasi defisit mencapai sekitar Rp474,34 miliar.
Adapun realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp530,18 miliar dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp525,08 miliar.
Dari keseluruhan laporan tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp55,83 miliar.
Golkar Minta Kinerja BUMD Diperkuat
Selain persoalan efisiensi anggaran dan tenaga honorer serta PPPK, Fraksi Golkar juga meminta Pemerintah Provinsi Papua memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BUMD dinilai harus mampu berkembang secara sehat dan profesional serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah membuka informasi kepada DPR Papua mengenai kinerja dan kontribusi masing-masing BUMD terhadap APBD, termasuk laba, dividen, maupun manfaat ekonomi yang diberikan kepada daerah.
“Pembinaan BUMD tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan agar BUMD mampu meningkatkan kinerja, memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah, serta menjadi salah satu sumber penguatan APBD Provinsi Papua,” demikian pandangan Fraksi Golkar.
Aset Daerah Rp17,49 Triliun Diminta Dioptimalkan
Fraksi Golkar juga menyoroti pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Papua yang nilainya mencapai sekitar Rp17,49 triliun.
Yerminas mengatakan, aset daerah dengan nilai besar tersebut harus mendapat perhatian serius agar tidak menjadi aset yang tidak produktif.
Menurut Fraksi Golkar, aset daerah perlu diinventarisasi, ditata, dan dioptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.
Pengelolaan aset yang lebih optimal diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Papua.
Fraksi Golkar menegaskan, pengelolaan APBD, BUMD, tenaga kerja pemerintah, dan aset daerah harus dilakukan secara transparan, efektif, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.(bat)
