JAKARTA, Papuaterkini.com – Yanni mengusulkan perekrutan 480 putra-putri asli Papua untuk ditempatkan di 48 kementerian. Gagasan tersebut dinilai bukan sekadar membuka kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua (OAP), tetapi juga menjadi strategi memperkuat pertahanan nonmiliter Indonesia sekaligus mempererat hubungan pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.\
Usulan itu disampaikan Yanni dalam pertemuan dengan jajaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kantor Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Rabu (4/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Yanni didampingi sesama anggota Komite Eksekutif, Velix Vernando Wanggai dan Paulus Waterpauw. Sementara rombongan BRIN dipimpin Muhammad Najib.
Yanni mengusulkan agar setiap kementerian merekrut sedikitnya 10 putra-putri asli Papua. Mereka nantinya ditempatkan sesuai kebutuhan masing-masing kementerian sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat di Tanah Papua.
Menurut Yanni, keterlibatan putra-putri Papua dalam pemerintahan pusat harus dipandang lebih luas daripada sekadar kebijakan afirmasi ketenagakerjaan.
“Ini investasi pertahanan nonmiliter. Kita sedang menyiapkan putra-putri Papua untuk ikut menjaga Indonesia dari dalam melalui keterlibatan langsung dalam pemerintahan pusat,” tegas Yanni saat menjelaskan kembali gagasannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan, kehadiran orang Papua di kementerian dapat membantu pemerintah pusat memahami kondisi daerah secara langsung. Mereka juga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program pemerintah berdasarkan pengalaman serta keterlibatan mereka dalam pelaksanaan tugas kementerian.
Yanni menilai, selama ini sejumlah program kementerian belum menjangkau masyarakat hingga tingkat kabupaten, terutama wilayah terpencil. Ia mencontohkan kunjungan pejabat kementerian ke Papua yang terkadang hanya sampai di ibu kota provinsi tanpa menjangkau daerah seperti Intan Jaya.
Dengan adanya putra-putri Papua di setiap kementerian, pemerintah diharapkan memperoleh informasi langsung mengenai kondisi masyarakat, wilayah adat, serta kebutuhan daerah. Mereka juga dapat menjadi jembatan komunikasi ketika muncul kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Agar masyarakat Papua merasa memiliki Indonesia, salah satunya dengan melibatkan putra-putri Papua dalam pemerintahan pusat. Mereka bisa menjelaskan apa yang sudah dikerjakan pemerintah dan menyampaikan langsung persoalan yang terjadi di daerah,” ujarnya.
Minta BRIN Kaji BLT Langsung untuk OAP
Selain mengusulkan perekrutan 480 putra-putri Papua di 48 kementerian, Yanni juga meminta BRIN mengkaji sejumlah kebijakan strategis terkait percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Salah satunya adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada Orang Asli Papua yang telah berusia 17 tahun.
Yanni mengungkapkan, gagasan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden kemudian meminta dirinya melakukan kajian lebih lanjut.
Kajian itu telah dilakukan bersama akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen). Yanni juga kembali menyampaikan usulan tersebut dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 3 November 2026.
Ia berharap BRIN dapat memperkuat kajian tersebut dengan melibatkan perguruan tinggi di Papua, termasuk Uncen dan Universitas Papua (Unipa) di Manokwari.
Menurut Yanni, kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan selama 25 tahun belum sepenuhnya memberikan perubahan kesejahteraan sebagaimana diharapkan masyarakat Papua. Penggunaan dana Otsus juga masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran dan perencanaan yang belum sepenuhnya memperhatikan skala prioritas.
Karena itu, ia mendorong agar skema bantuan langsung kepada masyarakat dikaji sebagai salah satu alternatif untuk memastikan manfaat dana Otsus benar-benar diterima kelompok sasaran.
Usulkan Penguatan Kewenangan MRP dan Afirmasi Papua Dalam pertemuan dengan BRIN, Yanni turut meminta masukan terhadap revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).
Ia mengusulkan agar MRP memiliki kewenangan memberikan rekomendasi sehingga kepala daerah di seluruh Tanah Papua berasal dari wilayah adat masing-masing.
Yanni menjelaskan, Papua memiliki sekitar 250 suku yang tersebar dalam tujuh wilayah adat. Karena itu, penataan pemerintahan perlu mempertimbangkan karakteristik masyarakat, bahasa, budaya, serta kondisi sosial di setiap wilayah.
Selain itu, ia menilai afirmasi bagi putra-putri Papua dalam rekrutmen TNI dan Polri perlu diperkuat.
Menurutnya, standar rekrutmen perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus Papua agar semakin banyak anak muda setempat memperoleh kesempatan mengabdi kepada negara, khususnya di daerah asal mereka.
Soroti Persoalan Wakil Kepala Daerah
Yanni juga mengangkat persoalan tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai membutuhkan perhatian serius. Ia menyoroti penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi serta praktik membawa kerabat ke dalam lingkungan pemerintahan.
Selain itu, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kerap tidak harmonis juga menjadi perhatian. Menurutnya, ketidakharmonisan tersebut berpotensi memicu perpecahan di lingkungan pemerintahan dan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
Karena itu, Yanni meminta BRIN mengkaji persoalan tersebut, termasuk kemungkinan evaluasi terhadap keberadaan jabatan wakil kepala daerah. Sebagai tindak lanjut, ia mengusulkan agar BRIN membangun forum dialog secara rutin dengan gubernur, bupati, wali kota, serta tokoh agama, adat, pemuda, dan perempuan di Papua.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus menghimpun masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah.
Yanni menegaskan, riset mengenai Papua harus mampu menghasilkan rekomendasi yang menjawab persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar kajian akademis.
“Keterlibatan akademisi dan masyarakat daerah diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum menetapkan kebijakan,” pungkas Yanni. (bat)
