JAKARTA, Papuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor energi sekaligus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri usai melakukan serangkaian pertemuan dengan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Setelah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Gubernur Fakhiri melanjutkan agenda dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk membahas percepatan eksplorasi potensi minyak dan gas bumi di Papua.
Gubernur Fakhiri mengatakan Papua memiliki potensi migas yang cukup besar, baik di wilayah perairan maupun daratan, yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah apabila dikelola secara optimal.
“Kementerian ESDM sebelumnya telah melakukan survei seismik di kawasan perairan Papua, mulai dari Supiori hingga Jayapura. Saat ini hasilnya sudah memasuki tahap pelelangan wilayah kerja migas,” ujar Fakhiri.
Selain kawasan perairan, lanjutnya, potensi migas juga terdapat di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi. Menurutnya, aktivitas eksplorasi di wilayah tersebut pernah dilakukan pada era 1970-an hingga 1980-an, namun tidak berlanjut akibat kondisi keamanan pada saat itu.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua berharap Kementerian ESDM kembali mengirimkan tim teknis untuk melakukan survei lanjutan dan kajian yang lebih komprehensif sebagai dasar pengembangan industri migas di Papua.
“Apabila potensi ini dapat dikembangkan dengan baik, tentu akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Selain sektor migas, Gubernur Fakhiri juga membahas percepatan program Papua Terang bersama Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses listrik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T.
Gubernur Fakhiri menjelaskan pemerintah kabupaten diminta segera menyampaikan data kebutuhan elektrifikasi agar dapat diakomodasi dalam program nasional tahun 2026 dan 2027.
Sementara itu, bagi daerah yang belum memungkinkan dijangkau jaringan listrik PLN, Pemprov Papua mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal sebagai solusi bertahap dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
“Harapan kami, seluruh kampung di Papua dapat menikmati listrik sehingga masyarakat benar-benar merasakan Papua yang terang,” imbuhnya. (bat)
