TIMIKA, Papuaterkini.com — Tokoh buruh Papua Tengah, Laurenzus Kadepa, mengapresiasi DPRK Mimika, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Mogok Kerja (Moker), yang mengawal perjuangan pemenuhan hak finansial 1.440 pekerja mogok kerja PT Freeport Indonesia (PTFI), perusahaan privatisasi, dan kontraktornya.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul Sidang Paripurna DPRK Mimika pada Selasa, 22 September 2026, yang menghasilkan rekomendasi pemenuhan hak finansial para pekerja dengan nilai mencapai Rp2,419 triliun.
Rekomendasi Pansus Moker DPRK Mimika itu menjadi bagian dari proses panjang perjuangan para pekerja yang telah berlangsung sejak aksi mogok kerja massal pada 2017.
Laurenzus Kadepa, yang juga Ketua Perda KSPI Provinsi Papua Tengah, menyampaikan apresiasi kepada DPRK Mimika dan Pansus Moker yang dinilainya telah bekerja mengawal persoalan tersebut hingga memasuki tahap rekomendasi.
“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPRK Mimika, lebih khusus kepada Pansus Moker, yang telah bekerja keras dan konsisten mengawal persoalan ini hingga sampai pada tingkat sekarang. Ini merupakan bagian penting dari perjuangan panjang para pekerja,” kata Laurenzus.
Ia menegaskan, KSPI Daerah Provinsi Papua Tengah tetap menghormati dan mengikuti kebijakan organisasi di tingkat nasional di bawah kepemimpinan Said Iqbal selaku Presiden KSPI dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
“Kami KSPI Daerah tetap menghormati dan tunduk pada kebijakan Dewan Eksekutif Nasional KSPI di bawah kepemimpinan Pak Said Iqbal selaku Presiden KSPI dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Sejak beliau dilantik oleh Presiden Prabowo, isu buruh dan ketenagakerjaan mendapat perhatian, termasuk persoalan pekerja Freeport,” ujarnya.
Menurut Laurenzus, perjuangan pemenuhan hak para pekerja Freeport masih perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Ia juga mendorong agar seluruh pihak mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian yang adil bagi para pekerja.
Laurenzus berharap rekomendasi DPRK Mimika tersebut dapat menjadi bagian dari proses penyelesaian persoalan hak para pekerja yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. (bat)
