JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan langkah untuk memperluas akses pelayanan kesehatan hingga wilayah terluar melalui rencana pembangunan rumah sakit terapung.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri (MDF), mengatakan rumah sakit terapung tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027. Fasilitas ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan medis kepada masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau melalui layanan kesehatan konvensional.
“Saya berdoa 2027 saya sudah punya rumah sakit terapung. Jadi tentunya para dokter harus siap untuk sama-sama saya di dalam rumah sakit terapung kita pergi melayani masyarakat Papua sampai ke area-area terluar,” kata MDF saat menghadiri 2nd Papua Surgical Update 2026 di Ballroom Suni Hotel Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (26/9/2026).
Menurut MDF, penguatan sektor kesehatan menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.
“Bicara sumber daya manusia Papua itu letaknya pada tenaga kesehatan. Kalau kesehatannya bagus, baru kita bicara pendidikan,” katanya.
Selain rencana rumah sakit terapung, MDF mendorong peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan di Jayapura, termasuk penguatan pelayanan kegawatdaruratan.
Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan kebutuhan pelayanan medis dapat dipenuhi di Papua sehingga masyarakat tidak perlu keluar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang lebih besar.
“Saya tidak mau orang Papua keluar dari Papua harus dengan biaya mahal lagi. Harus semua dilakukan di Dok II, di Abepura,” tegasnya.
MDF juga menyampaikan gagasan untuk menjadikan Papua, khususnya Jayapura, sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan di kawasan Pasifik.
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan dukungan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang kompeten, serta kolaborasi berbagai pihak.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PABI Wilayah Papua, dr. Raja M.N. Sitorus, Sp.B., menilai kolaborasi menjadi salah satu kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan bedah di Papua.
“Kalau bekerja sendiri-sendiri itu tidak bisa,” ujar Raja.
Sementara itu, Ketua IDI Wilayah Papua, dr. Nickanor Kaladius Reumi Wonatorey, Sp.U., mengatakan pemerataan dokter spesialis, keterbatasan fasilitas kesehatan, kondisi geografis, faktor keamanan, dan sistem rujukan masih menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua.
2nd Papua Surgical Update 2026 berlangsung pada 25–26 September 2026 dan diikuti tenaga kesehatan dari enam provinsi di Tanah Papua.
Kegiatan tersebut mencakup workshop dan simposium dengan materi antara lain kegawatdaruratan bedah, trauma, cedera kepala, kanker, hingga pelayanan bedah tingkat primer.(bat)
