TIMIKA, Papuaterkini.com – Persoalan Online Discipline System (ODS) di lingkungan PT Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktor menjadi perhatian serius. Kebijakan tersebut disebut berdampak terhadap hampir ratusan pekerja yang terhambat mengikuti proses rekrutmen kembali.
Ketua Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Exco Partai Buruh Papua Tengah, Laurenzus Kadepa, mengatakan, selain persoalan mogok kerja (moker), pihaknya juga menyoroti belum adanya kepastian penyelesaian bagi pekerja yang terdampak sistem ODS.
Menurutnya, sebagian pekerja bahkan telah menunggu selama 4–5 tahun tanpa kepastian dan belum mendapatkan jalur penyelesaian yang jelas agar dapat kembali mengikuti proses rekrutmen di lingkungan PT Freeport Indonesia maupun perusahaan kontraktor.
Karena itu, Kadepa meminta manajemen PT Freeport Indonesia menyediakan wadah atau departemen khusus untuk menangani dan menyelesaikan persoalan ODS.
Ia mengusulkan agar penyelesaian dilakukan melalui edukasi, evaluasi, klarifikasi, serta kesepakatan tertulis. Dengan demikian, pekerja yang terdampak dapat memahami kesalahan sebelumnya dan tidak mengulanginya di kemudian hari.
Kadepa juga berharap perusahaan memberikan kesempatan kedua kepada para pekerja untuk kembali mengikuti proses rekrutmen.
Menurutnya, para pekerja tersebut masih memiliki keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang berpotensi memberikan kontribusi bagi perusahaan.
“Kami tidak meminta aturan disiplin diabaikan, tetapi meminta keadilan, pembinaan, dan kesempatan kedua bagi pekerja untuk memperbaiki diri,” tegasnya.
Ia berharap manajemen PT Freeport Indonesia dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut sehingga ada mekanisme penyelesaian yang transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi para pekerja terdampak. (bat)
