Rapat High Level Meeting TPID Kabupaten Merauke.
MERAUKE, Papuaterkini.com – Menyikapi peningkatan tekanan inflasi yang dialami oleh Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Merauke menyelenggarakan Rapat High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Merauke pada Selasa, 14 Juni 2022.
Diketahui, pada bulan Mei 2022, inflasi tahun berjalan Provinsi Papua tercatat sebesar 3,02% (ytd). Kabupaten Merauke sendiri menjadi mengalami inflasi tahun berjalan terbesar dengan angka sebesar 3,86% (ytd), diikuti oleh Kota Jayapura dengan inflasi sebesar 3,44% (ytd) dan Kabupaten Merauke sebesar 1,49% (ytd).
Rapat ini dibuka oleh Wakil Bupati Merauke, H. Riduan, SSos, MPd dan dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua, Triwarno Purnomo SSTP, MSi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Juli Budi Winantya dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Ir Omah Laduani Ladamay.
Wakil Bupati Merauke, H Riduan, SSos, MPd mengatakan, kestabilan harga merupakan hal yang sangat mendasar untuk menjaga daya beli masyarakat. “Sinergi sangat pentingnya dilakukan, khususnya di tingkat pemerintah pusat mengingat terdapat beberapa penyebab inflasi yang merupakan domain pemerintah pusat, seperti angkutan udara dan juga tarif pengiriman logistik via laut,” kata Wabup Riduan.
Staf Ahli Gubernur Papua, Triwarno Purnomo, SSTP, MSi juga menyampaikan pentingnya menjaga kestabilan harga, mengingat tekanan inflasi sudah mulai meningkat sejak akhir tahun 2021 akibat dari pemulihan permintaan masyarakat.
“Selain itu, pengendalian inflasi menjadi penting dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang turut dapat mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Pentingnya sinergi di tingkat nasional juga disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Juli Budi Winantya.
“TIPD dapat menyampaikan informasi atau usulan kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) terutama mengenai permasalahan yang terjadi secara nasional dan atau membutuhkan koordinasi dan penyelesaian di level Nasional,” imbuhnya.
Dalam diskusi ini, juga disampaikan peran penting Merauke sebagai lumbung pangan di Provinsi Papua. Namun demikian, terdapat kenaikan harga logistik dan energi global yang juga turut berpengaruh kepada harga produksi komoditas pangan, seperti pupuk dan pakan ternak. Hal tersebut direspon para produsen dengan meningkatkan harga sehingga menyebabkan inflasi, khususnya di Kabupaten Merauke.
Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) juga diharapkan dapat memberikan dampak positif mengenai ketersediaan pasokan, utamanya kepada masyarakat di kabupaten Merauke dan Provinsi Papua. Ke depannya, bukan tidak mungkin, keberhasilan pengelolaan MIFEE dapat menjadi harapan baru bagi terbentuknya lumbung pangan bagi wilayah timur Indonesia.
Bahkan, ke depan Fasilitas Tol Laut diharapkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas agar dioptimalkan penggunaannya. Tol laut juga diharapkan dapat menjadi tulang punggung distribusi komoditas pangan di intra Papua. (bat)
