Ketua PPP Papua Tengah Desak Gubernur Turun Tangan Selesaikan Konflik Perbatasan Kapiraya

Ketua DPW PPP Papua Tengah, Nason Utty.
banner 120x600

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua Tengah, Nason Utty, mendesak Gubernur Papua Tengah segera turun tangan menyelesaikan konflik perbatasan di Kampung Mogodagi, Distrik Kapiraya, yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai.

Desakan tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran akan potensi jatuhnya korban baru akibat konflik antarwarga yang terjadi di kawasan tersebut.

Nason Utty tidak ingin akibat konflik antarwarga di perbatasan Kapiraya ini mengakibatkan jatuh korban lagi di pihak masyarakat.

“Gubernur Papua Tengah jangan tutup mata terhadap konflik antarwarga di perbatasan Kapiraya. Cukup darah gembala jemaat Mogodagi yang dibakar hidup-hidup. Tidak boleh lagi masyarakat adat Mee dan Kamoro di Mogodagi jadi korban lagi,” ujar Nason Utty, Jumat (13/2/2026).

Ia menegaskan, penyelesaian konflik perbatasan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga gubernur diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk meredam situasi.

Selain mendesak gubernur, mantan anggota DPR Papua itu juga meminta Kapolda Papua Tengah segera turun ke lapangan dan mengambil langkah hukum tegas guna mencegah eskalasi konflik.

“Jangan lagi terjadi 11 orang menjadi korban akibat perang suku di Kwamki Narama di Timika,” tegasnya.

Sebagai tokoh masyarakat Papua Tengah, Nason Utty meminta Gubernur Papua Tengah, Bupati Mimika, Bupati Deiyai, serta Kapolda Papua Tengah untuk duduk bersama dan segera menuntaskan konflik antarwarga di Kampung Mogodagi, Distrik Kapiraya.

Menurutnya, pembentukan tim khusus penyelesaian konflik menjadi langkah mendesak guna memastikan penyelesaian dilakukan secara damai dan bermartabat.

“Kewenangan gubernur harus digunakan. Bentuk tim dan segera selesaikan konflik perbatasan itu dengan pendekatan damai,” pungkasnya.

Situasi di wilayah perbatasan Mimika–Deiyai diharapkan segera kondusif demi menjaga keamanan dan persatuan masyarakat adat di Papua Tengah.(bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *