JAYAPURA, Papuaterkini.com – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, resmi mengukuhkan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Hasan dalam seremoni di Kota Jayapura, Senin (20/4/2026).
Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta meningkatkan sinergi pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian di Papua.
Menurutnya, Kantor Regional IX BKN memiliki peran vital sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Momentum ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan ASN,” ujarnya.
Fakhiri menambahkan, pengukuhan ini juga menjadi upaya untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di tengah berbagai tantangan birokrasi saat ini.
Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Birokrasi saat ini dituntut semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Karena itu, penerapan sistem merit dan manajemen talenta harus dilakukan secara konsisten,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur berharap pejabat yang baru dikukuhkan dapat menghadirkan inovasi serta solusi terhadap berbagai persoalan kepegawaian di Papua.
Selain itu, ia juga mengaitkan penguatan ASN dengan visi pembangunan Papua “Papua Cerah” (Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni).
“Papua yang cerdas membutuhkan ASN yang kompeten dan adaptif. Papua yang sejahtera memerlukan aparatur yang bekerja efektif. Sementara Papua yang harmoni menuntut ASN yang menjunjung tinggi etika dan integritas,” katanya.
Menutup sambutannya, Fakhiri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan BKN guna mendorong percepatan pembangunan di Papua.
Pengukuhan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas. (bat)
