JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia terus mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan perkembangan program tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Papua, termasuk kesiapan pembangunan gedung permanen di sejumlah daerah.
“Kami melaporkan kepada Pak Gubernur terkait perkembangan terkini Program Sekolah Rakyat yang menjadi program strategis nasional. Saat ini sudah berjalan Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 di Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 di Pasir Dua, serta sekolah rakyat di Sarmi dan Biak Numfor,” kata John usai pertemuan dengan Gubernur Papua.
Menurutnya, proses administrasi pembangunan gedung permanen kini memasuki tahap akhir. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai pada Juli mendatang.
“Kami harapkan bulan Juli 2026 pembangunan fisik sudah berjalan secara simultan di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami, dan Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Selain pembangunan gedung baru, Kementerian Sosial juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lainnya seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi.
John mengungkapkan tingginya minat masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program rintisan tersebut. Keterbatasan lahan membuat kapasitas sekolah saat ini hanya mampu menampung sekitar 100 siswa.
“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian berbagai dokumen pendukung, termasuk analisis dampak lingkungan sebagai syarat pembangunan.
Menurut Herald, Program Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pembangunan sekolah.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” ujarnya.
Ia menambahkan seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara, mulai dari biaya pendidikan, seragam, perlengkapan sekolah hingga konsumsi harian. Selain itu, setiap siswa juga akan mendapatkan laptop untuk menunjang proses pembelajaran berbasis digital.
“Program ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua,” katanya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. (bat)
