JAKARTA, Papuaterkini.com – BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Melalui program Layanan Ujung Negeri (LANURI), BPJS Kesehatan menghadirkan layanan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta BPJS Keliling guna memastikan masyarakat di daerah terpencil tetap memperoleh layanan administrasi kepesertaan JKN secara mudah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling merupakan bagian dari program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang bertujuan memperluas jangkauan pelayanan JKN hingga ke pelosok Indonesia.
“Hari ini kami melaksanakan LANURI secara serentak di 558 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Sebanyak 179 titik menyediakan layanan BPJS Keliling, sementara 379 titik lainnya menghadirkan layanan VIOLA,” ujar Pujo saat Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, kehadiran LANURI diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan masyarakat di wilayah 3T dalam mengakses layanan JKN.
VIOLA sendiri merupakan layanan administrasi tanpa tatap muka berbasis video conference yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi langsung dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk pengurusan administrasi kepesertaan, perubahan data, penyampaian informasi hingga pengaduan.
Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah, termasuk fasilitas kesehatan, kantor desa, kecamatan, sekolah, hingga berbagai titik layanan masyarakat.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat 218.729 layanan VIOLA telah dimanfaatkan masyarakat. Lokasi layanan paling banyak berada di puskesmas, sedangkan jenis layanan yang paling sering diakses adalah perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan layanan informasi kepesertaan. Mayoritas pengguna layanan berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Pujo menjelaskan, tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki kesiapan infrastruktur digital maupun jaringan komunikasi yang memadai. Karena itu, selain mengembangkan layanan digital, BPJS Kesehatan tetap mengoptimalkan layanan jemput bola melalui BPJS Keliling agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan tanpa terkendala akses teknologi.
Pada kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan juga melaporkan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi yang telah mencapai 91,53 persen. Program tersebut mencakup empat program Customer Centric yang berorientasi pada kebutuhan peserta JKN serta empat program Collaborative yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan.
Beberapa program prioritas yang telah berjalan di antaranya JKN 3T, yang mendukung pelayanan kesehatan melalui kapal bantu rumah sakit dan pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah terpencil, P-Care MBG untuk mendukung pemantauan kesehatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Eliminasi Inefisiensi melalui sistem intelligence claim guna mencegah potensi kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan JKN.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menyampaikan apresiasi atas langkah BPJS Kesehatan yang dinilai mampu mendekatkan layanan JKN kepada masyarakat di daerah 3T.
Menurutnya, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang telah tersebar hingga tingkat desa dan kecamatan dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan layanan VIOLA maupun BPJS Keliling.
“Kami akan mendorong seluruh pengurus koperasi di wilayah 3T untuk mendukung implementasi LANURI sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas,” ujarnya.
Dukungan serupa juga datang dari Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, yang menilai pemerataan layanan kesehatan di wilayah 3T masih menjadi tantangan nasional.
Ia menyebut jaringan fasilitas kesehatan TNI, kapal rumah sakit, serta sekitar 76.000 personel Babinsa yang tersebar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan LANURI sehingga pelayanan kesehatan semakin menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, BPJS Kesehatan berharap akses terhadap layanan JKN semakin merata dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. (un)
