BIAK, Papuaterkini.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Mendagri menyosialisasikan penerapan e-government dan digitalisasi pemerintahan, khususnya untuk pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Mendagri Tito Karnavian tiba di Bandara Frans Kaisiepo Biak didampingi Ketua Umum TP PKK yang juga Ketua Wanita Selam Indonesia (WASI), Tri Suswati Tito Karnavian. Rombongan tiba menggunakan pesawat Wings Air dan disambut Bupati Biak Numfor Markus O. Mansnembra beserta jajaran.
Kunjungan kerja Mendagri di Biak Numfor dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan sejumlah agenda.
Mengawali rangkaian kunjungannya, Tito memberikan sosialisasi mengenai penerapan e-government dan digitalisasi pemerintahan kepada jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara Biak Numfor 01.
Sosialisasi tersebut diikuti Bupati Biak Numfor Markus O. Mansnembra, Ketua DPR Kabupaten Biak Numfor, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi.
Digitalisasi Bansos untuk Perbarui Data Penerima
Tito Karnavian mengatakan, penerapan e-government dan digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu instrumen untuk memperbarui data penerima bantuan sosial.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah berharap bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima.
“Saya datang ke sini salah satunya untuk melakukan sosialisasi bersama Direktur Jenderal Dukcapil mengenai e-government dan digitalisasi pemerintahan. Kita berharap nantinya tahap awal adalah melakukan pembaruan data bantuan sosial agar tepat sasaran melalui sistem yang telah dibuat pemerintah pusat,” ujar Tito kepada wartawan.
Menurut Tito, program percontohan atau pilot project digitalisasi bantuan sosial sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang baik.
“Kita bisa membuat data penerima bantuan menjadi lebih akurat, sehingga Kementerian Sosial maupun pemerintah provinsi dapat menyalurkan bantuan secara tepat sasaran,” katanya.
Mendagri menegaskan, pemerintah akan terus mendorong percepatan penerapan e-government dan digitalisasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, terintegrasi, sekaligus meningkatkan akurasi data masyarakat.
Integrasikan Data Sejumlah Lembaga
Tito menjelaskan, Kemendagri akan terus mendorong agar sistem digitalisasi tersebut terintegrasi dengan data dari berbagai kementerian dan lembaga.
Data tersebut antara lain berasal dari Kemendagri melalui Dukcapil, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian ATR/BPN, data kendaraan dari Kepolisian, hingga data sektor pendidikan.
“Melalui digitalisasi ini kita bisa mengetahui secara lebih tepat siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak. Di beberapa daerah yang sudah diuji coba, ternyata masih cukup banyak masyarakat yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan,” ujarnya.
Tito mencontohkan, seseorang yang sebelumnya masuk kategori masyarakat tidak mampu kemudian menjadi aparatur sipil negara (ASN), tentu mengalami perubahan kondisi ekonomi sehingga status penerima bantuan perlu diperbarui.
Sebaliknya, masih terdapat masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4 yang seharusnya memperoleh bantuan, namun belum mendapatkan haknya, baik berupa bantuan tunai maupun bantuan non-tunai seperti beras.
Karena itu, pembaruan dan integrasi data dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan dapat terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.
“Perintah Bapak Presiden, setelah berhasil diterapkan di Banyuwangi, program ini terus diperluas. Dengan sistem ini, data penerima bantuan menjadi lebih akurat sehingga penyaluran bantuan dapat benar-benar tepat sasaran,” jelas Tito.
Diperluas ke 100 Daerah
Menurut Tito, setelah program tersebut berhasil diterapkan di Banyuwangi, pemerintah memperluas penerapannya ke 43 daerah, termasuk sejumlah wilayah di Papua.
Pemerintah selanjutnya menargetkan penambahan 100 daerah yang akan menerapkan sistem tersebut paling lambat akhir Agustus 2026.
“Setelah itu, sesuai arahan Bapak Presiden, paling lambat akhir Agustus akan ditambah lagi 100 daerah untuk menggunakan sistem e-government ini. Di antaranya Jayapura, Merauke, dan Biak,” katanya.
Kunjungan ke Biak, lanjut Tito, sekaligus untuk memberikan pemahaman awal kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor agar siap mendukung implementasi program tersebut.
“Nantinya akan ada tim yang turun ke Biak untuk melakukan pelatihan. Mereka akan melibatkan kepala kampung, Posyandu, dan unsur lainnya. Harapannya, masyarakat yang menerima bantuan benar-benar mereka yang berhak,” pungkas Mendagri.
Bupati Biak Apresiasi Kunjungan Mendagri
Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Mendagri Tito Karnavian beserta rombongan ke Kabupaten Biak Numfor.
“Kami bersyukur karena hari ini Kabupaten Biak Numfor mendapat kunjungan kerja Bapak Menteri Dalam Negeri yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Pusat sekaligus Ketua WASI, Ibu Tri Suswati Tito Karnavian,” ujar Markus.
Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi.
Selain penerapan e-government, kunjungan Mendagri juga dinilai penting dalam memberikan arahan mengenai berbagai kebijakan strategis pemerintah pusat, termasuk terkait transfer ke daerah (TKD).
“Ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan penerapan e-government dan digitalisasi pemerintahan,” katanya.
Markus berharap arahan dan dukungan pemerintah pusat dapat semakin memperkuat kinerja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Digitalisasi juga diharapkan dapat memastikan berbagai program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. (un)
