BIAK, Papuaterkini.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui hilirisasi.
Tito menilai Biak Numfor memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun belum digarap secara maksimal. Kondisi tersebut terlihat dari masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
“Dari APBD Kabupaten Biak Numfor sekitar Rp1,3 triliun, Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar Rp35 miliar. Itu sangat kecil. Artinya, kita harus mencari cara agar daerah ini mampu meningkatkan pendapatannya sendiri,” ujar Tito saat ditemui wartawan di Gedung Negara 1 Biak, Jumat (31/7/2026).
Permudah Investasi, Jangan Persulit Perizinan
Menyikapi masih rendahnya kontribusi PAD tersebut, mantan Kapolri itu menilai salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah membangun ekosistem investasi yang ramah bagi pelaku usaha.
Investasi, menurut Tito, tidak harus selalu berasal dari luar negeri. Pemerintah daerah juga perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi investor nasional maupun lokal yang ingin mengembangkan usaha di Biak Numfor.
“Investor tidak harus dari luar negeri. Investor lokal juga bisa. Yang penting, pemerintah daerah mempermudah proses perizinan. Jangan sampai ada budaya birokrasi yang justru mempersulit. Kalau investor merasa dipersulit, mereka akan memilih daerah lain yang lebih mudah. Akhirnya kita sendiri yang rugi,” katanya.
Menurut Tito, kemudahan perizinan dan kepastian berusaha menjadi faktor penting dalam menarik investasi. Masuknya investasi pada akhirnya diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus memperluas sumber penerimaan daerah.
Potensi Pariwisata hingga Kelapa
Tito mencontohkan Kabupaten Badung, Bali, yang mampu membiayai sebagian besar pembangunan daerah melalui PAD yang ditopang sektor pariwisata.
Menurutnya, Biak Numfor juga memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah, mulai dari pariwisata bahari, perikanan dan kelautan hingga perkebunan kelapa.
“Potensi wisata alam Biak luar biasa. Selain itu, sektor perikanan dan budidaya juga sangat menjanjikan karena kualitas perairannya sangat baik. Produksi kelapa juga melimpah dan memiliki peluang untuk dikembangkan melalui program hilirisasi,” ujarnya.
Karena itu, Mendagri meminta Pemerintah Kabupaten Biak Numfor lebih agresif menarik investasi dan tidak hanya mengandalkan potensi sumber daya alam dalam bentuk bahan mentah.
Tito juga meminta pemerintah daerah belajar dari daerah lain yang berhasil mengembangkan industri berbasis komoditas unggulan lokal.
“Hilirisasi kelapa sudah dilakukan di Maluku Utara. Pemerintah daerahnya aktif mengundang investor dan kementerian terkait. Saya berharap Biak juga lebih proaktif, jangan santai-santai. Harus bergerak agar daerah ini berkembang lebih cepat,” tegasnya.
Kampung Nelayan Harus Dorong Industri Perikanan
Selain sektor pariwisata dan perkebunan, Tito menyoroti pembangunan 11 Kampung Nelayan di Kabupaten Biak Numfor.
Menurutnya, keberadaan Kampung Nelayan tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur semata. Program tersebut harus menjadi pintu masuk bagi pengembangan industri perikanan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
“Saya dengar ada 11 Kampung Nelayan. Itu bagus, tetapi jangan hanya mengandalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah daerah harus mampu menangkap peluang dengan menghadirkan industri pengolahan hasil laut, seperti pabrik tepung ikan atau pabrik pengalengan ikan,” katanya.
Tito menilai selama ini hasil tangkapan ikan dari Biak masih banyak dipasarkan ke luar daerah dalam bentuk bahan mentah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian nilai tambah ekonomi justru dinikmati daerah lain.
“Kenapa ikan harus dikirim mentah ke Surabaya? Kenapa tidak diolah di Biak? Kalau industrinya dibangun di sini, akan tercipta lapangan kerja, ekonomi masyarakat bergerak, dan pemerintah daerah memperoleh tambahan pajak yang pada akhirnya meningkatkan PAD,” ujarnya.
Mendagri berharap Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mampu memanfaatkan momentum pembangunan dan berbagai program pemerintah pusat untuk menarik investasi serta mendorong hilirisasi komoditas unggulan.
Dengan pengolahan sumber daya dilakukan di daerah, manfaat ekonomi diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor. (un)
