Tinjau Korban Dugaan Keracunan MBG di Depapre, DPR Papua Desak Transparansi dan Investigasi Menyeluruh

Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M Monim bersama Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L Rumbiak berserta anggota komisi v melihat langsung kondisi pasien korban dugaan keracunan MBG yang dirawat di Aula Distrik Depapre.
banner 120x600

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, bersama pimpinan dan anggota Komisi V DPR Papua meninjau langsung warga yang diduga menjadi korban keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Kamis (7/8/2026).

Rombongan DPR Papua yang terdiri atas Ketua Komisi V Dina L. Rumbiak, Wakil Ketua Komisi V Jayakusuma, Sekretaris Komisi V Dwita Handayani, serta anggota Graha Christie Mambay, Yeyen, Dessy Corazon Giay, dan Musa Y. Sombuk mengunjungi Aula Kantor Distrik Depapre, Puskesmas Depapre, hingga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

“Hari ini kita mengunjungi langsung ke Distrik Depapre, ke Puskesmas dan Aula Distrik Depapre sebagai tempat evakuasi pertama ketika kasus dugaan keracunan ini terjadi, setelah sebelumnya kami turun ke RSUD Yowari,” kata Herlin Monim.

Dari hasil kunjungan tersebut, Herlin memperoleh informasi bahwa sebagian pasien telah dipulangkan, namun beberapa lainnya masih harus menjalani perawatan karena mengalami keluhan kesehatan.

Menurutnya, jumlah pasien yang menjalani perawatan sudah sepatutnya menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kami mendengar data dari puskesmas, ada pasien yang datang langsung ke puskesmas dan ada yang dirawat di RSUD Yowari. Menurut kami, pemerintah seharusnya sudah menyatakan ini sebagai kejadian luar biasa,” ujarnya.

Herlin menilai penetapan status tersebut penting agar menjadi dasar evaluasi sekaligus percepatan penanganan, dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, pemerintah distrik, kepala kampung, TNI-Polri, gereja, serta masyarakat adat yang dinilai menjadi pihak pertama membantu proses evakuasi korban.

Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M Monim bersama Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L Rumbiak berserta anggota komisi v dan Wamendagri Ribka Haluk saat melihat pasien korban dugaan keracunan MBG di Puskesmas Depapre.

Desak Evaluasi Menyeluruh MBG

Herlin menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Menurutnya, hal tersebut juga telah disampaikan kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI Trenggono, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

“Kita harus bersama-sama melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh proses penyelenggaraan MBG agar penyebab kejadian ini diketahui secara objektif dan transparan,” katanya.

Ia menilai transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut dan mencegah munculnya trauma berkepanjangan, khususnya bagi para pelajar penerima manfaat program MBG.

Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M Monim bersama Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L Rumbiak berserta anggota komisi V dan Wamendagri Ribka Haluk bersama Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono usai melihat langsung SPPG Depapre.

Trauma Healing Perlu Dilakukan

Herlin mengungkapkan, saat mengunjungi para pasien, banyak korban yang masih mengalami trauma sehingga enggan mengonsumsi makanan dari pihak luar.

“Mereka hanya mau menerima makanan yang disiapkan oleh gereja. Ini menunjukkan perlunya trauma healing yang saat ini dilakukan oleh gereja bersama masyarakat adat,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap pemulihan psikologis para korban selain penanganan medis.
Libatkan Pemerintah Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Herlin juga menegaskan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang seimbang.

“Saya sampaikan kepada BGN dan Wamendagri, jika ada program yang turun ke masyarakat maka pemerintah daerah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Dengan begitu, ketika terjadi persoalan seperti ini kita bisa menyelesaikannya bersama, bukan saling menyalahkan,” tegasnya.

Ia menilai tujuan Program MBG sangat baik dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, namun pelaksanaannya harus memenuhi seluruh standar keamanan pangan.

Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M Monim bersama Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L Rumbiak berserta anggota komisi foto bersama Kadistrik Depapre usai menyerahkan bantuan untuk korban keracunan MBG.

Serahkan Bantuan untuk Korban

Dalam kunjungan tersebut, DPR Papua juga menyerahkan bantuan berupa air mineral, susu, dan popok bayi kepada Posko Distrik Depapre.

Selain itu, bantuan bahan makanan juga disalurkan kepada dapur umum yang dikelola pihak gereja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para korban.

Herlin menyampaikan apresiasi kepada gereja dan masyarakat adat yang secara sukarela membuka posko pelayanan serta menyiapkan makanan bagi warga terdampak.

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu kebutuhan beberapa hari ke depan sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pelayanan yang dilakukan gereja dan masyarakat adat,” katanya.

Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M Monim bersama Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L Rumbiak berserta anggota komisi foto bersama pihak gereja usai membeirkan bantuan bama untuk dapur umum di depan Jemaat GKI Marthen Luther, Wauna, Depapre, Kabupaten Jayapura.

Imbau Masyarakat Menunggu Hasil Laboratorium

Herlin juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian tersebut.

Ia meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang akan diumumkan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Kita belum mendapatkan data pasti mengenai jumlah korban maupun penyebabnya. Mari kita menahan diri dan menunggu hasil uji laboratorium yang akurat agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru,” pungkasnya. (bat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *