JAYAPURA, Papuaterkini.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi pelaksanaan program cetak sawah tahun anggaran 2026 di Tanah Papua. Evaluasi dilakukan menyusul masih rendahnya progres pekerjaan konstruksi di sejumlah lokasi dibandingkan target yang telah ditetapkan.
Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan program cetak sawah tersebut baru berjalan sekitar satu bulan sejak dimulai pada awal Agustus 2026.
Evaluasi tidak hanya mencakup capaian fisik pekerjaan, tetapi juga tata kelola administrasi serta berbagai kendala teknis dan sosial yang ditemukan di lapangan.
“Evaluasi mencakup progres fisik, tata kelola administrasi, serta berbagai kendala di lapangan, baik teknis maupun sosial,” kata Hermanto dalam Rakornas Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua.
Menurut Hermanto, target nasional program cetak sawah pada 2026 mencapai 126.000 hektare. Papua menjadi salah satu wilayah dengan target terbesar.
Namun, setelah dilakukan addendum kontrak, target cetak sawah di Papua disesuaikan dari sekitar 61.000 hektare menjadi sekitar 15.000 hektare.
Meski target telah mengalami penyesuaian, progres pekerjaan konstruksi hingga saat ini baru mencapai sekitar 16-17 persen. Capaian tersebut dinilai masih rendah. Pasalnya, pada pertengahan masa kontrak, progres pekerjaan idealnya sudah berada di atas 50 persen.
“Keterlambatan terjadi di hampir seluruh lokasi, dengan faktor utama keterbatasan alat berat yang tidak mencapai 50 persen dari komitmen kontrak, serta adanya kerusakan alat,” ujar Hermanto.
Addendum Bukan Kelonggaran
Hermanto menegaskan, addendum kontrak bukan dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran kepada pelaksana pekerjaan. Sebaliknya, penyesuaian kontrak harus menjadi momentum untuk mempercepat pekerjaan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat segera melakukan langkah perbaikan agar pekerjaan tidak semakin tertinggal dan target yang telah disepakati tetap dapat dicapai.
“Addendum adalah penyesuaian berbasis data dan fakta di lapangan agar target tetap tercapai tanpa melewati tahun anggaran,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kementerian Pertanian mendorong adanya langkah konkret, solusi yang terukur, serta pembagian tugas yang jelas di antara seluruh pihak terkait.
Percepatan pekerjaan dinilai penting agar program cetak sawah di Papua dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan.
Selain membuka lahan pertanian baru, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan di Tanah Papua. (bat)
