JAYAPURA, Papuaterkini.com – Insiden bentrok antara pegawai honorer dan masyarakat keluarga bupati di Burmeso, Kabupaten Mamberamo Raya, Jumat, 22 April 2022, tampaknya sangat disayangkan oleh Anggota DPR Papua, Yotam Bilasi.
Yotam Bilasi menyarankan kepada Pemkab Mamberamo Raya untuk tidak memersulit hak pegawai honorer, apalagi menahan hak mereka.
“Itu harus diperhatikan dan diselesaikan. Itu sudah jelas,” kata Yotam Bilasi.
Ia berharap Pemkab Mamberamo Raya tidak terus menjanjikan akan membayar hak mereka. Apalagi, sudah memasuki bulan April 2022, mestinya segera dibayarkan, sehingga mengakibatkan insiden bentrok terjadi.
“Pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati, tidak usah begitulah,” tandasnya.
Untuk itu, Yotam meminta agar Pemkab Mamberamo Raya segera menyelesaikan masalah honor bagi para pegawai honorer dengan baik, agar pegawai bisa bekerja sesuai dengan perintah bupati.
Yotam Bilasi yang juga Ketua KNPI Kabupaten Mamberamo Raya ini, menyoroti banyaknya tenaga honorer di Kabupaten Mamberamo itu, lantaran pimpinan SKPD baru biasanya merekrut lagi.
“Kepala daerah harus tegas bahwa tidak boleh lagi merekrut ipar, suadara dan lainnya untuk tenaga honorer. Apalagi, banyak tenaga honorer yang harus diutamakan, bukan justru menambah lagi,” tandasnya.
Yotam juga meminta Pemkab Mamberamo Raya menertibkan para pegawai dengan baik, karena selama ini berdasarkan informasi yang diterimanya, banyak pegawai datang ketika mau terima gaji saja, kemudian kembali lagi ke Jayapura.
“Nah, di bagian ini bupati harus tegas. Tidak boleh pegawai ada di Jayapura, dia naik ke Mamberamo ambil gaji dan turun kembali dengan kapal yang sama. Ini agar masyarakat juga menikmati perputaran ekonomi di daerah itu,” imbuhnya. (bat)
