Merauke – Prajurit TNI-AD terus mengoptimalkan kewaspadaan di wilayah perbatasan RI-PNG, guna menangkal setiap gerakan yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI oleh kelompok separatis dengan mengerahkan sejumlah personil di titik-titik rawan.
Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Brigjen TNI Evi Reza Pahlevi kepada wartawan dalam acara penyambutan Danrem 174/ATW Kolonel Inf. Agus Widodo di halaman Makorem, Sabtu (04/02/2023).
Mantan Danrem 174/ATW yang juga selaku Komandan Kolaops Satuan-Satuan Korps TNI-AD yang melaksanakan tugas operasi di perbatasan RI-Papua Nugini ini mengaku, dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan jumlah personil TNI masih terbatas dibanding wilayah garis perbatasan negara di Papua yang sangan luas.
“Memang selama ini untuk hal-hal yang mengancam kedaulatan NKRI sebetulnya sudah kita antisipasi. Namun perbatasan kita dihadapkan dengan jumlah Satgas Pamtas yang ada itu relatif sangat terbatas,” aku Brigjen Reza Pahlevi.
Kendati demikian, menurut Reza, satuan-satuan TNI di lapangan terus berupaya untuk menjaga perbatasan dari aksi penyeludupan maupun pelintasan yang dinilai rawan di wilayah perbatasan, misalnya penyeludupan narkoba dan senjata rakitan dari negara Papua Nugini.
“Di saat-saat tertentu sudah kita antisipasi di beberapa titik rawan. Mungkin ada pemindahan beberapa pos ke titik rawan yang berkaitan dengan akan terjadinya pelintasan dan akan kita tutup semua celahnya,” tegas Reza Pahlevi.
Seluruh wilayah perbatasan, lanjutnya, beberapa pos-pos yang dinilai kurang efektif akan dipindahkan. Bukan hanya di wilayah Kabupaten Merauke dan Boven Digoel. Hal tersebut sudah menjadi petunjuk kepada Danrem 174/ATW yang baru untuk menindaklanjutinya.
“Untuk wilayah garis perbatasan dari Merauke sampai Boven Digoel ada 42 Satgas Pamtas yang terdiri dari 2 batalyon, masing-masing dari Batalyon Satgas 511 di wilayah Merauke sebanyak 22 pos dan Satgas Yonif 725 di wilayah Boven Digoel sebanyak 20 pos.
“Namun demikian, perlu kita evaluasi karena sejak berdirinya Satgas Pamtas sampai dengan sekarang itu, posnya masih cukup jauh. Berkaitan dengan beberapa perkembangan tentunya harus kita revisi. Ini sudah kita laporkan, tentunya ada pemindahan.
“Jadi pos yang lama yang sudah ada penduduk itu hanya pengamanan kegiatan teritorial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara pos-pos perbatasan kita sudah laporkan bagaimana kemungkinannya,” tandasnya.(Arie)
